JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang bersumber dari pemerintah daerah agar proyek pemerintah pusat tepat sasaran dan tidak mengalami kendala di lapangan.
Fahri menyoroti bahwa perencanaan pembangunan harus dimulai dari informasi yang valid dan terverifikasi oleh pihak yang paling memahami kondisi masyarakat secara langsung.
"Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang sedang sakit, siapa suami istri yang bertengkar, itu diketahui oleh pemerintah lokal," ujar Fahri, Sabtu (2/8).
Baca Juga:
Menurutnya, kurangnya koordinasi dan ketidaktepatan data telah menyebabkan sejumlah proyek pemerintah pusat menjadi mangkrak.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di sektor perumahan dan penataan kawasan.
Baca Juga:
"Kalau proyek langsung didrop dari pusat tanpa melihat kondisi dan kebutuhan lokal, kadang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai. Akibatnya, proyek mangkrak dan tidak diteruskan. Itu praktik yang tidak boleh kita ulang," tegasnya.
Tahun 2025, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional.
Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyusul instruksi Presiden RI agar penataan dilakukan di 1.000 kawasan pesisir.
"Dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, kami menargetkan 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan menjadi sasaran penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan antara Rp20 miliar hingga Rp22 miliar," terang Fahri.
Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema pendanaan proyek juga dirancang terbuka bagi keterlibatan swasta.
Hal ini mempertimbangkan nilai strategis dari kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
"Skema pembiayaan akan dibuka selebar-lebarnya untuk partisipasi swasta. Karena kawasan pesisir umumnya bernilai strategis, kita bisa bangun kolaborasi antara negara dan pelaku usaha," tambahnya.
BALI Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap dua petugas Imigrasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secar
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
Nasional
BANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan Kriminal
SLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
Entertainment
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
Pariwisata
BATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menyayangkan aksi pengibaran bendera fiksi One Piece di bawah bender
Nasional
