MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar lebih fokus dalam menangani sejumlah persoalan strategis seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Roby Barus, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, serta para wakil ketua DPRD.
Baca Juga:
"Kami menilai beberapa persoalan tersebut belum bisa diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029," ujar Roby.
Roby mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Medan masih tergolong wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan skala sedang.
Baca Juga:
Bahkan, dalam rentang waktu 2021–2023, tingkat ketimpangan di Medan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.
"Ketimpangan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Pendapatan per kapita Kota Medan juga masih tergolong rendah dibanding kota-kota besar lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menegaskan bahwa RPJMD harus dijadikan sebagai dokumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Roby menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan memiliki peran sentral dalam memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkualitas dan terukur.
"Kami akan terus melakukan pengawasan dan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan RPJMD, terutama dalam hal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Dukungan terhadap UMKM, kata Roby, harus menyentuh aspek permodalan, pelatihan, serta akses pemasaran.
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang
Hukum dan Kriminal
