Dugaan Korupsi di Dispora Sumut Terkuak! Bupati Batu Bara Terancam Dilaporkan

6. Pemeliharaan GSG Pemprovsu – Kekurangan volume & mutu: Rp350,1 juta

7. Rehab Lintasan Sepatu Roda – Kekurangan volume: Rp24 juta

8. Rehab GOR Veteran – Kekurangan volume: Rp63,9 juta

9. Rehab GOR Futsal – Kekurangan volume: Rp63,9 juta

10. Pengecatan Pagar Sumut Sport Center – Kekurangan volume: Rp39,2 juta

Muhri menegaskan, meski Baharuddin Siagian kini menjabat sebagai kepala daerah, tanggung jawab administratif dan hukum atas kebijakan serta pelaksanaan anggaran saat menjabat sebagai Kepala Dispora Sumut tetap melekat.

"Tidak boleh ada impunitas. Jika ada pelanggaran hukum, maka siapapun pejabatnya, harus bertanggung jawab sesuai aturan," katanya tegas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan pihaknya belum mengetahui secara detail terkait hasil audit BPK tersebut.

Ia menyebutkan bahwa klarifikasi dan penelusuran internal masih berlangsung.

"Sedang kami cek dulu ya," ujar Sulaiman singkat melalui pesan singkat, menanggapi temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,7 miliar dalam proyek-proyek yang dilaksanakan Dispora Sumut.

Namun, pernyataan tersebut justru menuai tanda tanya dari Muhri.

"Ini sangat janggal. Temuan BPK sudah viral, tapi Inspektorat belum tahu? Bukankah lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengawas internal dan menjadi ujung tombak pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah?" tegas Muhri.