Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN – Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Baharuddin Siagian, yang kini menjabat sebagai Bupati Batu Bara, kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Meski laporan dugaan penyimpangan tersebut telah dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari lembaga anti rasuah tersebut dalam menindaklanjuti temuan yang dilaporkan.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua PSI Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, menyatakan kesiapannya untuk membawa laporan tersebut ke aparat penegak hukum lainnya.
"Kami memiliki data dan dokumen valid. Ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Jika memang ada unsur tindak pidana, maka semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab," ujar Muhri, Minggu (10/8/2025).
Dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut Nomor: 73.LHP/XVIII.MDN/12/2024, ditemukan adanya indikasi kerugian negara senilai lebih dari Rp1,7 miliar.
Kerugian tersebut disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan dan rendahnya mutu sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olahraga di bawah Dispora Sumut Tahun Anggaran 2024.
Beberapa temuan signifikan meliputi:
1. Pembangunan Indoor Volleyball – Kekurangan volume & mutu pekerjaan: Rp536,7 juta
2. Rehab Tribun Utara Stadion Mini – Kekurangan volume: Rp344,5 juta
3. Rehab Tribun Selatan Stadion Mini – Kekurangan volume: Rp138,7 juta
4. Rehab Sirkuit Disporasu – Kekurangan volume: Rp113,9 juta
5. Pembuatan Sirkuit Motocross – Kekurangan volume: Rp107,6 juta
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK