Bimtek Aparatur Desa Tapsel di Medan Tuai Sorotan: Janji Kampanye Bupati Gus Irawan Dipertanyakan

MEDAN — Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang digelar di Medan pada 25–28 Agustus 2025 kembali membuka ruang diskusi publik terkait konsistensi kebijakan kepala daerah.

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, yang pada masa kampanye Pilkada 2024 sempat menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan Bimtek di luar daerah, kini menghadapi sorotan karena kegiatan serupa tetap dilangsungkan di luar wilayah Tapsel.

Kegiatan yang melibatkan ratusan aparatur desa ini disebut menelan anggaran yang tidak sedikit, terutama untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas lainnya.

Padahal, dalam berbagai kesempatan selama masa kampanye, Gus Irawan menyebut bahwa frekuensi dan lokasi Bimtek yang tidak proporsional menjadi beban bagi desa.

"Kepala desa di-Bimtek sampai 14 kali setahun, bahkan ke luar provinsi. Ini membuat dana desa habis bukan untuk pembangunan," ujar Gus Irawan dalam salah satu sesi debat Pilkada 2024 lalu.

Pernyataan tersebut kala itu menuai simpati, terutama dari para kepala desa yang merasa terbebani dengan Bimtek berulang, serta masyarakat yang berharap adanya efisiensi anggaran demi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Namun, pelaksanaan Bimtek terbaru justru menimbulkan pertanyaan.

Mengapa kegiatan tersebut masih dilaksanakan di luar wilayah, sementara infrastruktur dasar di banyak desa di Tapsel, seperti jalan, air bersih, dan layanan publik lainnya, masih memerlukan perhatian serius?

Sejumlah pengamat menilai, apabila tujuan Bimtek adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, maka kegiatan tersebut bisa dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten.

Pembicara dan narasumber profesional tetap bisa dihadirkan, tanpa perlu mengeluarkan anggaran besar untuk perjalanan dan penginapan di kota lain.

"Jika Bimtek dilakukan di daerah sendiri, perputaran uang pun terjadi secara lokal, mendukung pelaku UMKM, hotel, dan katering setempat," ujar seorang akademisi pemerintahan daerah di Sumatera Utara.

Publik kini berharap adanya penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai alasan pemilihan lokasi Bimtek di luar Tapsel.

Transparansi anggaran dan evaluasi program menjadi penting untuk menghindari persepsi negatif bahwa kegiatan ini hanya sebatas formalitas atau ajang relaksasi berkedok pelatihan.

Jika praktik seperti ini terus berulang tanpa pengawasan yang ketat, dikhawatirkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, justru habis untuk kegiatan administratif yang tidak berdampak langsung.

Bupati Gus Irawan, sebagai pemimpin yang pernah menjanjikan efisiensi dan perubahan, kini berada dalam sorotan publik.

Konsistensi antara janji politik dan kebijakan nyata akan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Masyarakat Tapsel tentu berharap bahwa janji yang pernah dilontarkan tidak hanya menjadi retorika kampanye.

Di tengah tekanan ekonomi dan tantangan pembangunan desa, efisiensi anggaran menjadi sangat krusial.

Setiap rupiah dari dana publik sebaiknya diarahkan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Jika tidak segera ada evaluasi, dikhawatirkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah akan terus tumbuh, dan peluang untuk melakukan perubahan yang lebih baik pun terbuang sia-sia.*