Bukan Cuma Guru, Ini Deretan Orang yang Wajib Cicipi Makanan MBG
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan anggapan bahwa guru menjadi satusatunya pihak yang wajib mencicipi makanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari rangkaian Pekan Iklim Bali 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Prime Plaza Sanur, Denpasar, Kamis (28/8), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga keuangan.
Forum ini mengangkat tema utama mengenai peran strategis kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen terhadap aksi iklim, sekaligus memperluas akses terhadap skema pembiayaan berkelanjutan demi mendukung target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun global.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memastikan keberlanjutan agenda iklim.
Hal ini karena pemimpin daerah merasakan langsung dampak krisis iklim yang terjadi di lapangan.
"Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena mereka terlibat langsung dalam berbagai tantangan dan dinamika lokal. Forum ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan, memperkuat jaringan kolaborasi, dan merumuskan solusi konkret demi mewujudkan ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target nasional," ungkap Dewa Made Indra.
Ia menyampaikan, Pemprov Bali telah menyusun peta jalan menuju Bali Emisi Nol 2045.
Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif, mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyoroti pentingnya penguatan solusi iklim berbasis riset dan praktik terbaik di daerah.
"Pembiayaan iklim yang berkelanjutan dan inklusif menjadi hal mendesak. Forum ini merupakan momentum untuk menggali berbagai opsi pembiayaan, mulai dari lembaga pendanaan internasional hingga investor lokal, agar proyek iklim dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan pengembangan Bali Climate Finance Platform (BCFP) sebagai inovasi lokal yang dirancang untuk memperkuat kesiapan proyek-proyek iklim di Bali.
"BCFP menjadi penghubung antara berbagai aktor, dari pemerintah hingga investor, untuk memastikan proyek-proyek iklim dapat dikembangkan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memiliki daya tarik investasi," jelas Syamsi.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan anggapan bahwa guru menjadi satusatunya pihak yang wajib mencicipi makanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mewajibkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir sejak dapu
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, telah dibuka kemba
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengoptimalkan 21 daerah irigasi sepanjang 2026 untuk meningkatkan luas lahan pertanian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026 dengan pendapa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu (26/8/2026). Rupiah turun 2 poin atau sekitar 0,01 ke level Rp17.725 per
EKONOMI
JAKARTA Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai nilai tukar rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya
EKONOMI
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya baru datang langsung ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (26/8/2026), sete
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto meminta kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur
NASIONAL
NAGEKEO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal akibat gempa bumi Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT
NASIONAL