Wagub Sumut Instruksikan Jajaran Perkuat Koordinasi Atasi Inflasi dan Kemiskinan Pascademo Nasional

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menangani isu inflasi, kemiskinan, dan dinamika sosial pascademo yang terjadi di sejumlah daerah.

Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (8/9/2025).

Rakornas yang digelar secara hybrid dari lantai 6 Ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, ini diikuti juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, serta jajaran kementerian, kepala daerah se-Indonesia, dan lembaga terkait.

Dalam arahannya, Wagub Surya menyoroti pentingnya respon cepat terhadap dua komoditas pangan utama yang sedang bergejolak, yaitu cabai merah dan beras.

Menurutnya, distribusi dan ketersediaan pasokan harus dipastikan aman hingga ke tingkat masyarakat bawah.

"Segera lakukan koordinasi lintas sektor dan dengan pemerintah kabupaten/kota. Kita harus pastikan distribusi beras dan kebutuhan pokok lainnya sampai ke masyarakat tanpa hambatan," tegas Surya.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini membahas tiga hal utama: inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta penanganan situasi pascaaksi unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025.

Mendagri menyebutkan bahwa selama periode tersebut tercatat 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi di seluruh Indonesia.

Namun, situasi saat ini disebutnya telah berangsur kondusif berkat langkah-langkah strategis pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah telah mengupayakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi," ujar Tito.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 5% di tahun 2029, diperlukan penurunan sebesar 0,86% per tahun.

"Tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa, dan 2,38 juta jiwa tergolong miskin ekstrem," kata Muhaimin.