PADANG LAWAS – Setelah melalui proses panjang dan sempat mangkir dalam undangan rapat di balai desa, hari ini Senin (15/09/2025) pengurus BUMDesyang baru hadir dalam musyawarah desa bertempat di balai desa ujung batu 4 atas undangan BPD desa serta perangkat desa
Formasi pengurus BUMDes yang baru, Ketua BUMDes Fitri, Sekretaris Maimunah, dan Bendahara Imah Yuliana.
Baca Juga:
Ketua BUMDes Fitri mengatakan bahwa ia masih tahap belajar dan belum memahami sepenuhnya cara kerja BUMDes ini.
"Saya tidak tau menau soal pencairan atau apapun karena saya tidak pernah dilibatkan artinya hanya memakai nama sebagai formalitas saja," ujarnya.
Demikian juga sekretaris Maimunah yang sangat tidak tahu menahu dengan semua ini karena sangat jarang diberi tau.
Banyak kejanggalan disini artinya BPD desa sebagai pengawas BUMDes sama sekali tidak dilibatkan disini dan baru tau pengurus ini setelah berjalan setahun lebih, setelah setahun diperkirakan vakum di tahun 2023.
Di duga Kades non aktif Elvi Sutianti mengelola sendiri bersama Bendahara Imah Yuliana .
Baca Juga:
Di duga melabrak aturan seperti AD/ART simpan pinjam seperti pinjaman hanya boleh sampai diangka Rp5.000.000, (lima juta rupiah) ternyata Kades non aktif sampai tidak bisa mempertanggungjawabkan dana pinjaman sampai Rp100.000.000, seratus juta padahal hal seperti ini sangat menciderai rasa keadilan bermasyarakat.
Dan diduga dari 108 peminjam ada nama yang tidak mengetahui kalau nama dipakai untuk digunakan meminjam.
Dengan alasan menjaga privasi nasabah, nama nama peminjam sangat dirahasiakan sehingga membuat itu hanya upaya pembodohan serta ketidaktransparan menutupi informasi publik
Baca Juga:
Pertemuan di balai desa hari ini dihadiri tokoh pemuda Rinto Siregar mas Arema ketua BPD dan anggota juga perangkat Desa Ujung Batu 4.
Sangat disayangkan sikap Bendara Imah seolah terkesan menutup-nutupi di duga perintah Kades non aktif.
Malah mempertanyakan kartu anggota media online yang sedang meliput.
maraiman rambe mengatakan agar mengetahui tupoksi masing masing yang artinya berhati hati dengan penggunaan dana BUMDes karena dana BUMDes adalah punya semua masyarakat desa ujung batu 4.
Diperkirakan tutup buku dana pertanggungjawaban pengurus BUMDes akan di dengar bersama di akhir tahun ini.
Serta akan mengevaluasi sistem cara kerja pengelola BUMDes karena menempatkan tugas pada orang yang tidak memahami cara kerjanya
Mengevaluasi pengurus bila perlu dikembalikan kepada tangan tangan dingin yang memahami untuk mengembangkan.
Baca Juga:
Padahal BUMDes ini pernah mengharumkan nama di tahun 2019 sepuluh besar BUMDes terbaik.
Kuat dugaan kades non aktif telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
