Lapor ke KPK, Wabup Jember: Saya Tak Minta Proyek, Hanya Ingin Pastikan APBD Tak Dikorupsi

JEMBER - Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, melaporkan Bupati Jember, Muhammad Fawait, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini disampaikan Djoko karena dugaan penyimpangan anggaran, penyalahgunaan wewenang, serta pembentukan tim ad hoc tanpa dasar hukum.

Langkah tersebut juga telah Djoko komunikasikan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui surat kedinasan.

"Yang saya tempuh cara kedinasan dengan surat. Selama ini saya diam, tapi sudah dibuka KPK, ya betul saya yang bersurat," ujar Djoko kepada wartawan, Senin (22/9).

Baca Juga:

• AMPUH Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Gus Irawan Pasaribu Ikut Disorot

Penyusunan APBD Tidak Transparan

Djoko mengungkapkan bahwa penyusunan dan pembelanjaan APBD di Jember tidak transparan. Sebagai wakil bupati, ia mengaku tidak pernah dilibatkan atau diberi informasi dalam proses perencanaan anggaran daerah.

"Saya tidak minta proyek, tapi ingin memastikan APBD jangan sampai 'dicolong'. Namun, tidak pernah dilibatkan dalam rencana APBD, dan diberi tahu saja tidak. Ujug-ujug paripurna, itu pun kalau saya diundang sudah tinggal pengesahan," ungkapnya.

Soroti Tim TP3D, Diduga Intervensi OPD

Djoko juga menyoroti keberadaan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang dibentuk oleh Bupati Fawait. Menurutnya, TP3D merupakan tim ad hoc tanpa dasar hukum, yang diisi oleh beberapa mantan tim sukses.

AMPUH Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Gus Irawan Pasaribu Ikut Disorot

Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Bungkam, Ajudan Halangi Pewarta dan Tutupi Kamera

Setelah Viral ‘Merampok Uang Negara’, Wahyudin Moridu Kini Dibidik KPK

Pesan Ketua Umum Kombatan di HUT ke-8: Hukum Bersih, Korupsi Diberantas, Rakyat Sejahtera

DPD LIRA Tabagsel Desak KPK Fokus Telusuri Aset Tersangka OTT Proyek Jalan Rp231 Miliar

Gus Irawan Disebut KPK, OMI ICC Siap Kawal Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR ke Kantor Staf Presiden