Imbas Perang Timur Tengah, BI Bongkar Tekanan Global yang Turunkan Proyeksi Ekonomi
JAKARTA Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen akibat mening
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menilai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Provinsi Sumut sebagai alarm penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian SPI 2024 dalam rangka penguatan SPI 2025, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (2/10/2025).
Bobby membeberkan bahwa Pemprov Sumut memperoleh skor SPI sebesar 58,55 poin, yang menempatkan provinsi ini dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa hasil ini harus dijadikan sebagai bahan introspeksi dan pembenahan serius.
"Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem. Fokus kami ke depan adalah meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengawasan internal, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan," ujar Bobby.
Ia juga mengaitkan upaya perbaikan tata kelola ini dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan aset lahan, khususnya milik BUMN seperti PTPN, yang masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut hadir dalam rakor tersebut dan menyampaikan bahwa skor Indeks Integritas Nasional tahun 2024 berada di angka 71,53 poin secara nasional.
Menurutnya, tingginya risiko korupsi di Indonesia disebabkan oleh buruknya sistem pelayanan publik di berbagai tingkatan pemerintahan.
"Indeks korupsi tinggi karena banyaknya pelayanan yang tidak benar. Kita sudah digaji oleh rakyat, sudah selayaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan korupsi," tegas Johanis.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintah agar tidak melupakan sumpah jabatan serta tanggung jawab moral kepada masyarakat dan keluarga.
Plt Deputi Korsup KPK/Dirwil I Kedeputian Korsup KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menjelaskan bahwa SPI bertujuan mengukur tingkat risiko korupsi berdasarkan lima dimensi, yakni:
- Pelayanan Publik
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Manajemen SDM
- Pengelolaan Anggaran
- Integritas Pelaksanaan Tugas
Survei melibatkan responden internal pemerintah, eksternal (masyarakat/pelaku usaha), serta kalangan ahli atau pakar (expert).
JAKARTA Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen akibat mening
EKONOMI
MEDAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Selasa (17/3
NASIONAL
JAKARTA Kemacetan parah di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, yang sempat mencapai panjang 20 kilometer, akhirnya mulai terurai. Menteri Perhubu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri motif Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, yang menyiapkan tunj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Kota Medan, Minggu (14/2/2026). Pelaku berinisial RK (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan staf khusus eks Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex,
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., PhPENGHUJUNG bulan Ramadan selalu menghadirkan suasana spiritual yang khas dalam kehidupan umat Islam
OPINI
JAKARTA Pemerintah membuka rencana pemotongan gaji menteri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari upaya efisie
POLITIK
TEHERAN Pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Larijani, akibat serangan udara yang diduga
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji sebagai perkara besar. Lemba
HUKUM DAN KRIMINAL