MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menilai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Provinsi Sumut sebagai alarm penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian SPI 2024 dalam rangka penguatan SPI 2025, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (2/10/2025).
Bobby membeberkan bahwa Pemprov Sumut memperoleh skor SPI sebesar 58,55 poin, yang menempatkan provinsi ini dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa hasil ini harus dijadikan sebagai bahan introspeksi dan pembenahan serius.
"Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem. Fokus kami ke depan adalah meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengawasan internal, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan," ujar Bobby.
Ia juga mengaitkan upaya perbaikan tata kelola ini dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan aset lahan, khususnya milik BUMN seperti PTPN, yang masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut hadir dalam rakor tersebut dan menyampaikan bahwa skor Indeks Integritas Nasional tahun 2024 berada di angka 71,53 poin secara nasional.
Menurutnya, tingginya risiko korupsi di Indonesia disebabkan oleh buruknya sistem pelayanan publik di berbagai tingkatan pemerintahan.
"Indeks korupsi tinggi karena banyaknya pelayanan yang tidak benar. Kita sudah digaji oleh rakyat, sudah selayaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan korupsi," tegas Johanis.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintah agar tidak melupakan sumpah jabatan serta tanggung jawab moral kepada masyarakat dan keluarga.
Plt Deputi Korsup KPK/Dirwil I Kedeputian Korsup KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menjelaskan bahwa SPI bertujuan mengukur tingkat risiko korupsi berdasarkan lima dimensi, yakni:
- Pelayanan Publik
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Manajemen SDM
- Pengelolaan Anggaran
- Integritas Pelaksanaan Tugas
Survei melibatkan responden internal pemerintah, eksternal (masyarakat/pelaku usaha), serta kalangan ahli atau pakar (expert).
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
