Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki integritas tinggi dan tidak boleh bermental pejabat yang menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD se-Lampung Selatan yang berlangsung di Hotel Negeri Baru, Kalianda, Rabu (1/10/2025).
Bimtek yang digelar selama dua hari, 1–2 Oktober 2025, diikuti oleh 128 peserta yang terdiri dari unsur BPD, kepala seksi kecamatan, serta bidang ekonomi pembangunan.Baca Juga:
Kegiatan ini menghadirkan materi dari Balai Nasional terkait peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
"Kalau mau berbisnis jangan jadi pejabat. Saya paling tidak suka dengan pungli," tegas Bupati Egi yang mengingatkan agar BPD menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi praktik korupsi.
Radityo Egi menegaskan peran BPD sebagai pengawal jalannya pemerintahan desa yang harus aktif, tidak hanya hadir di atas kertas.
Menurutnya, BPD wajib mengawal, mengawasi, serta memberikan masukan agar setiap program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"BPD itu mitra kepala desa. Jangan sampai hanya diam atau ikut-ikutan. Kalau ada yang salah, koreksi dengan bijak. Kalau benar, dukung dengan sepenuh hati," ujar Bupati Egi.
Ia juga mengingatkan pentingnya moralitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa.
"Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Saya tidak mau menyia-nyiakan masa ini, karena pada akhirnya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga BPD, jangan sampai meninggalkan jejak buruk di masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Plt Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyatakan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan profesional.
"Dengan Bimtek ini, BPD diharapkan semakin berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga desa di Lampung Selatan mampu maju, mandiri, dan sejahtera," kata Anton.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN