LAMPUNG – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki integritas tinggi dan tidak boleh bermental pejabat yang menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD se-Lampung Selatan yang berlangsung di Hotel Negeri Baru, Kalianda, Rabu (1/10/2025).
Bimtek yang digelar selama dua hari, 1–2 Oktober 2025, diikuti oleh 128 peserta yang terdiri dari unsur BPD, kepala seksi kecamatan, serta bidang ekonomi pembangunan.Baca Juga:
Kegiatan ini menghadirkan materi dari Balai Nasional terkait peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
"Kalau mau berbisnis jangan jadi pejabat. Saya paling tidak suka dengan pungli," tegas Bupati Egi yang mengingatkan agar BPD menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi praktik korupsi.
Radityo Egi menegaskan peran BPD sebagai pengawal jalannya pemerintahan desa yang harus aktif, tidak hanya hadir di atas kertas.
Menurutnya, BPD wajib mengawal, mengawasi, serta memberikan masukan agar setiap program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"BPD itu mitra kepala desa. Jangan sampai hanya diam atau ikut-ikutan. Kalau ada yang salah, koreksi dengan bijak. Kalau benar, dukung dengan sepenuh hati," ujar Bupati Egi.
Ia juga mengingatkan pentingnya moralitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa.
"Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Saya tidak mau menyia-nyiakan masa ini, karena pada akhirnya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga BPD, jangan sampai meninggalkan jejak buruk di masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Plt Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyatakan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan profesional.
"Dengan Bimtek ini, BPD diharapkan semakin berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga desa di Lampung Selatan mampu maju, mandiri, dan sejahtera," kata Anton.
Anton juga menambahkan bahwa peran BPD sangat penting dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"BPD harus menjadi mitra kritis, bukan hanya formalitas. Jika fungsi pengawasan berjalan optimal, desa akan berkembang sesuai harapan masyarakat," tutupnya.
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
