Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun, Bank Indonesia Pastikan Tetap Aman
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan pada Mei 2026. Meski nilainya bertambah
EKONOMI
TAPANULI SELATAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (2/10), bertempat di Aula Kantor Camat Sipirok.
Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah serta aparat kewilayahan se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kejari Tapanuli Selatan Nomor: KEP-03/L.2.35/Dsb.2/02/2025 tertanggal 21 Februari 2025, tentang pembentukan Tim Koordinasi PAKEM tingkat daerah.Baca Juga:
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapanuli Selatan, Obrika Yandi Simbolon, S.H., hadir sebagai narasumber utama dalam rapat tersebut.
Ia didampingi oleh tim dari Seksi Intelijen, yakni Juwita Shifa Rahmah, S.Kom., Stiven Jhasen Sinaga, A.Md., dan Doni Setiawan.
Rapat diikuti oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapanuli Selatan dan seluruh Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dalam pemaparannya, Obrika menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengawasi potensi munculnya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang serta berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.
"Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat," ujarnya.
Obrika juga menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Melalui forum PAKEM, instansi terkait diharapkan dapat lebih awal mendeteksi dan merespons potensi gangguan sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
"Dengan adanya rapat koordinasi PAKEM, kita bisa lebih dini mendeteksi potensi yang dapat mengganggu stabilitas. Harapannya, masyarakat merasa terlindungi dan dapat menjalankan kehidupan beragama maupun berkepercayaan secara damai, rukun, dan harmonis," tambahnya.
Forum PAKEM tidak hanya menjadi sarana diskusi, tetapi juga bagian dari strategi penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan beragama dan berkepercayaan.
Kejari Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan toleran.*
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan pada Mei 2026. Meski nilainya bertambah
EKONOMI
MEDAN Krisis pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan mulai berdampa
EKONOMI
LUBUK PAKAM Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah alias Ijeck mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan jalur kereta api yang
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif untuk SMP Negeri seKota Tebing Tinggi kembali menghadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Pejabat Ut
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengunjungi Yayasan Perguruan Nasional Petatal di Simpang Te
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri Acara Pisah Sambut Kapolres Batu Bara dari AKBP Doly Nel
PEMERINTAHAN
BATU BARA Guna mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, Bupati Batu Bara Dr. H.
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada bilal mayit, penggali kubur, da
PEMERINTAHAN