JAKARTA — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) resmi membentuk satu direktorat baru yang secara khusus akan menangani isu diaspora Indonesia di luar negeri.
Direktorat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP).
"Ada satu direktorat baru yang dibentuk di Kementerian Luar Negeri, yakni Direktorat Diaspora di bawah Ditjen IDP," ujar Direktur Jenderal IDP Kemlu RI, Heru Hartanto Subolo, saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (10/10/2025).Baca Juga:
Heru menyampaikan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat peran dan kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.
"Presiden Prabowo mendorong agar diaspora menjadi salah satu roda pembangunan nasional. Mereka adalah kekayaan bangsa, baik warga negara Indonesia maupun eks-WNI, yang memiliki kapasitas luar biasa sebagai brain gains," katanya.
Menurut Heru, pembentukan Direktorat Diaspora bertujuan untuk mengelola berbagai isu strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia di luar negeri.
Salah satunya adalah persoalan kewarganegaraan bagi diaspora dan kesulitan transaksi finansial karena keterbatasan akses layanan perbankan di negara lain.
"Banyak WNI atau eks-WNI yang mengalami kendala membuka rekening bank di luar negeri. Ini menjadi salah satu perhatian utama. Kami juga sedang membahas kemungkinan fasilitasi kewarganegaraan ganda bagi diaspora dalam kerangka kebijakan nasional," jelasnya.
Kemlu mencatat bahwa hingga saat ini pemerintah telah meluncurkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), yang juga dikenal sebagai Kartu Diaspora, sebagai bentuk identitas resmi bagi warga Indonesia atau keturunan Indonesia di luar negeri.
Heru menegaskan bahwa ke depan akan ada lebih banyak kebijakan yang dihadirkan untuk memperkuat peran diaspora, termasuk melalui pemanfaatan KMILN.
"Sekarang KMILN sudah bisa diakses di luar negeri, dan ke depan akan lebih banyak kebijakan untuk mengakselerasi kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional," tuturnya.
Langkah Kemlu membentuk direktorat baru ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam membangun diplomasi luar negeri yang inklusif.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
