
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalJAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia melalui Program Magang Nasional Batch 2, yang akan dimulai pada 17 November 2025. Program lanjutan ini menargetkan kuota sebanyak 80.000 peserta.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh kerjaan/" target="_blank">Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam konferensi pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).
"Batch kedua ini menargetkan 100.000 lowongan magang hingga akhir tahun 2025. Kami mengajak seluruh dunia usaha untuk membuka kesempatan magang bagi generasi muda Indonesia," ujar Menaker Yassierli, dikutip dari laman resmi Kemnaker.Baca Juga:
Program Magang Nasional merupakan inisiatif berkelanjutan Kemnaker untuk memperluas akses kesempatan pemagangan bagi angkatan kerja muda. Hingga 13 Oktober 2025, tercatat 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui Aplikasi Maganghub, sementara lebih dari 105.000 pencari magang, mayoritas fresh graduate, telah terverifikasi dan mulai mengajukan lamaran. Setiap peserta dapat melamar hingga tiga posisi sekaligus.
Melihat respons positif ini, Kemnaker meningkatkan kuota peserta. Batch pertama hanya menargetkan 20.000 peserta, sementara batch kedua menargetkan 80.000 peserta.
Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri kepada kepala daerah untuk mendorong partisipasi perusahaan di wilayah masing-masing.
Peserta Program Magang Nasional tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah:
Uang Saku Setara UMP: Setiap peserta yang lolos seleksi akan menerima uang saku bulanan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat magang, dibayarkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Himbara.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Pemerintah menanggung biaya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk peserta selama program magang.
Pendampingan Mentor: Peserta akan dibimbing oleh mentor dari perusahaan untuk transfer ilmu, pembinaan soft skill, dan penilaian capaian.
Pemantauan Berkala: Perusahaan wajib melaporkan kemajuan peserta setiap bulan kepada Kemnaker, memastikan program memberikan pengalaman kerja yang relevan.
Program ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid, lulusan Diploma (D1–D4) atau Sarjana (S1), dan kelulusan tidak lebih dari satu tahun sebelum pendaftaran (fresh graduate). Perguruan tinggi asal peserta harus terdaftar secara resmi, dan peserta wajib mengikuti program magang selama enam bulan penuh.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional