Satpol PP Padangsidimpuan Tertibkan PKL dan Pondok Tak Sesuai Aturan

PADANGSIDIMPUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini dilaksanakan oleh Tim Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kota Padangsidimpuan, dan menyasar dua kecamatan utama, yakni Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Batunadua.

Tim Satpol PP terlebih dahulu menyisir kawasan Kelurahan Losung Batu dan Kelurahan Kantin, Jalan Merdeka, Padangsidimpuan Utara, untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) musiman serta pedagang buah yang berjualan di kiri dan kanan badan jalan.

Baca Juga:

• Konferensi APHK di Surabaya, Yusril Tekankan Hukum Perdata Harus Selaras Kebutuhan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, petugas menghimbau agar para pedagang tidak membuka lapak terlalu ke depan yang dapat mengganggu lalu lintas.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan sembarangan di bahu jalan demi menghindari potensi kecelakaan lalu lintas.

"Kami juga memperingatkan pedagang pecah belah agar tidak kembali menggelar lapaknya di hari berikutnya. Area tersebut merupakan jalur padat dan harus dijaga agar tetap tertib," ujar Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan dalam laporannya.

Selanjutnya, tim bergerak ke wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, tepatnya di Desa Pudun Julu dan Pudun Jae.

Di sana, petugas melakukan pengawasan terhadap pondok-pondok di sekitar rumah makan, kafe, warung, dan objek wisata sesuai Perwal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Pondok dan Gubuk.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan satu pondok makan yang melanggar ketentuan dengan menggunakan penutup (terpal) melebihi batas tinggi 30 cm yang diperbolehkan.

Tim kemudian melakukan pencopotan terpal tersebut dan memberikan peringatan kepada pemilik agar mematuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya bersama pihak desa.

"Penggunaan penutup yang tidak sesuai aturan dapat memicu tindakan yang mengarah pada asusila. Karena itu, ketegasan dalam penegakan Perwal ini sangat penting," tegas petugas di lapangan.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Tim Satpol PP juga memberikan himbauan kepada PKL yang berjualan di depan Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan.

Para pedagang diminta segera meninggalkan lokasi dan mencari tempat lain yang sesuai, mengingat area tersebut merupakan zona pemerintahan yang harus steril dari aktivitas jual-beli.

Seluruh rangkaian kegiatan penegakan perda berlangsung dalam situasi yang aman dan terkendali.

Tim Satpol PP memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

Kegiatan ini dilandasi oleh sejumlah regulasi, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP;
- Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP;
- Perda No. 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Badan Jalan;
- Perda No. 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL;
- Perwal No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Pondok dan Gubuk.

Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan menyampaikan bahwa penegakan ini akan terus dilakukan secara rutin guna menciptakan ketertiban serta mendukung wajah kota yang lebih bersih, rapi, dan tertib.*

(a008)

Konferensi APHK di Surabaya, Yusril Tekankan Hukum Perdata Harus Selaras Kebutuhan Masyarakat

Kepsek Dinonaktifkan, Wagub Banten Tekankan Pentingnya Kepala Sekolah Ciptakan Sekolah Aman

Kunjungan Perdana Surya Paloh ke Kemenhan, Disambut Hangat Sjafrie Sjamsoeddin

Harga Emas Antam Hari Ini Pecah Rekor, 1 Gram Nyaris Sentuh Rp 2,4 Juta!

Polda Aceh Salurkan Bantuan Beras untuk Komunitas Ojol, Perkuat Sinergi Kamtibmas

Presiden Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina