DPC PDIP Medan Belum Miliki SK, Konsolidasi dan Fit and Proper Tes PAC Dinilai Tak Sah
MEDAN Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolida
POLITIK
JAKARTA – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Hanggodo, di Gedung Kementerian PU RI, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan pelebaran jalan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Anton didampingi Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik, dan memaparkan sejumlah usulan pembangunan strategis yang dinilai sangat mendesak demi menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat.Baca Juga:
"Kami datang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Besar harapan kami agar program-program pembangunan di Simalungun mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian PU, baik dari sisi pendanaan maupun pendampingan teknis," ujar Bupati Anton Saragih usai pertemuan.
Bupati Anton menjelaskan, total panjang jaringan jalan di Simalungun saat ini mencapai 1.803,78 kilometer, yang terbagi dalam 448 ruas jalan.
Dari jumlah tersebut, 917,33 kilometer telah berada dalam kondisi mantap, sementara 886,45 kilometer lainnya masih dalam kondisi tidak layak atau rusak.
Menurutnya, kendala utama dalam perbaikan infrastruktur adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut, dana infrastruktur jalan dan irigasi yang tersedia saat ini rata-rata hanya Rp145 miliar per tahun, termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), pinjaman daerah, serta program-program dari pusat seperti PHJD dan Inpres.
Sementara dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Simalungun hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp60 miliar per tahun, yang dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan.
Selain pembangunan jalan, pertemuan juga membahas kebutuhan jembatan, saluran irigasi, dan air bersih yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Simalungun.
Bupati Anton menegaskan, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kondisi jalan yang buruk.
"Pemerataan pembangunan infrastruktur akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat," katanya.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyambut baik kunjungan dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Ia menyatakan komitmen kementerian untuk terus membuka ruang koordinasi dengan daerah-daerah yang aktif memperjuangkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis Bupati Simalungun dalam mengakselerasi proyek-proyek prioritas infrastruktur daerah, dengan menjalin sinergi yang kuat bersama pemerintah pusat.*
(a008)
MEDAN Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolida
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan, Sumatera Utara, memperkuat pengamanan arus mudik dan arus balik L
NASIONAL
MEDAN Kondisi kebun binatang Medan Zoo, milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, memprihatinkan. Dari keterangan pengelola, jumlah ratarat
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memimpin apel perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghematan energi bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Di tengah gejolak pasokan minyak dan gas global, sejumlah neg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti sejumlah kendala utama dalam penanganan pascabencana di wilayah dataran rendah S
PERISTIWA
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL