Empat Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2026 dan Penyertaan Modal Pusat Kebudayaan Bali

DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/10/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, ini dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Dua Raperda tersebut yakni Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Hadiri Forbes Global CEO Conference 2025, Bahas Ekonomi RI dan Geoekonomi Dunia

Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Ni Made Sumiati, SH, menyatakan dukungan penuh terhadap kedua Raperda.

Fraksi ini menilai RAPBD 2026 telah disusun berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik serta memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

Penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun untuk PKB hingga 2028 dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal.

"Ini bukan hanya soal investasi keuangan, tapi juga investasi sosial dan budaya yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel," tegas Sumiati.

Fraksi Partai Golkar, yang pandangannya dibacakan Ni Putu Yuli Artini, SE, menyambut baik RAPBD 2026 yang dinilai tetap optimis meskipun dalam tekanan fiskal.

Namun, mereka menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang belum tergarap maksimal.

Terkait penyertaan modal pada PKB, Golkar meminta pemerintah menjelaskan asumsi keuangan dan proyeksi investasi secara lebih rinci.

Fraksi ini juga meminta pemerintah memperkuat pengendalian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Fraksi Gerindra–PSI melalui juru bicara Gede Harja Astawa, SH., MH. menekankan pentingnya penyusunan RAPBD 2026 yang mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Mereka juga menyoroti perlunya revisi anggaran berdasarkan alokasi transfer pusat sebesar Rp1,9 triliun.

Terkait penyertaan modal ke PKB, Gerindra–PSI menggarisbawahi pentingnya analisis investasi menyeluruh, mencakup dampak keuangan, sosial, dan lingkungan.

Mereka juga menyoroti inkonsistensi data luas tanah dalam dokumen penyertaan modal dan mendorong penuntasan masalah hukum dan legalitas investasi.

Fraksi ini turut menyoroti dua isu penting yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah, yakni sengketa pagar GWK dan dugaan pembalakan liar di Buleleng.

Fraksi Demokrat–NasDem, melalui juru bicara I Komang Wirawan, SH, menyatakan dukungan atas kedua Raperda namun memberikan sejumlah catatan strategis.

Mereka menyoroti penurunan target PAD dan mendorong optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis, pengelolaan sampah yang merata di seluruh kabupaten/kota di Bali, serta evaluasi efektivitas transportasi publik Trans Metro Dewata agar lebih tepat sasaran.

Rapat paripurna ini menandai awal dari pembahasan intensif terhadap dua kebijakan strategis yang akan menjadi fondasi penting pembangunan Bali pada 2026, dengan fokus pada tata kelola anggaran berkelanjutan dan penguatan ekonomi budaya melalui Perseroda PKB.*

Presiden Prabowo Hadiri Forbes Global CEO Conference 2025, Bahas Ekonomi RI dan Geoekonomi Dunia

Bupati Simalungun Temui Menteri PU, Usulkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Baznas Sumut Baru Himpun Rp7,4 Miliar, Gubernur Bobby Targetkan Pengumpulan Capai Rp28 Miliar Akhir 2025

Pemprov Sumut Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD, Fokus pada Efisiensi dan Sektor Prioritas

Harga Emas Antam Hari Ini Pecah Rekor, 1 Gram Nyaris Sentuh Rp 2,4 Juta!

Sumut-Bengkulu Siap Bersinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera