Dukung Penuh RUU Perampasan Aset, KPK Nilai Aturan Ini Krusial untuk Pemulihan Keuangan Negara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan hingga mengesahkan Rancangan UndangU
NASIONAL
SIMALUNGUN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, kembali dibuktikan.
Seorang warga Kelurahan Amansari bernama Zuang Al Chabid, yang menderita radang usus buntu (appendicitis), mendapat perhatian serius meski belum memiliki dokumen kependudukan dan keanggotaan BPJS Kesehatan.
Peristiwa bermula dari laporan warga yang mengetahui kondisi Zuang dan menyampaikannya kepada aparat Kecamatan Dolok Batu Nanggar.Baca Juga:
Merespons cepat, tim gabungan dari kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun langsung bergerak pada Kamis (16/10/2025).
Tim gabungan mendatangi rumah Zuang untuk memberikan bantuan langsung. Di lokasi, petugas Disdukcapil melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP secara instan.
Selain itu, mereka juga membantu proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan agar Zuang dapat segera dirawat secara resmi.
Setelah administrasi selesai, petugas medis dari Puskesmas Serbelawan segera membawa Zuang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan untuk penanganan lebih lanjut.
Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong para Pangulu (kepala desa) dan lurah untuk aktif mendata warga yang belum memiliki identitas resmi atau belum melakukan perekaman data kependudukan.
"Jika ada warga disabilitas atau memiliki keterbatasan akses, kami akan bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memberikan layanan langsung ke rumah," ujar Siti Aminah.
Hal senada disampaikan Kepala Disdukcapil Simalungun, Tiarli Sinaga, yang menegaskan kesiapan jajarannya dalam melayani masyarakat secara langsung, termasuk dengan sistem jemput bola.
"Kami siap turun ke lapangan, khususnya untuk warga yang dalam kondisi khusus seperti disabilitas, lansia, atau sakit parah," katanya.
Respons cepat Pemkab Simalungun ini mendapat apresiasi dari pihak keluarga.
Nurainun, mewakili keluarga Zuang Al Chabid, menyampaikan terima kasih mendalam kepada pemerintah, khususnya Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad.
"Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan perhatian kepada keluarga kami dan memfasilitasi pengobatan adik kami secara gratis," ucapnya haru.
Langkah nyata ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Simalungun dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan, serta mendorong pentingnya administrasi kependudukan sebagai syarat dasar untuk mendapatkan akses layanan publik yang layak.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan hingga mengesahkan Rancangan UndangU
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan penyesuaian syarat rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat Dayak pedalaman buka
NASIONAL
BUENOS AIRES Lioneel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaika
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku belum menerima informasi maupun laporan mengenai delapan warga negara Indo
INTERNASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan saat aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI, Senayan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hukuman mantan konsultan teknologi informasi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chr
NASIONAL
LANGKAT, 1/9/2026 Penanganan laporan dugaan maladministrasi terkait pelayanan bantuan sosial di Dusun III Desa Paya Rengas, Kecamatan Hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUUXXIII/2025 terkait penetapan status bencana nasional dinilai dapat mempercepat pros
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September 2026. Tiga produk tersebut
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola program Ma
NASIONAL