MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah.
Dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Jumat (17/10/2025), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi berkeadilan atas konflik-konflik yang ada.
"Sumut merupakan salah satu provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 133 kasus konflik yang mencakup sekitar 34 ribu hektare lahan, dan berdampak terhadap lebih dari 11 ribu kepala keluarga," ujar Basarin di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.Baca Juga:
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan Pemprov Sumut dalam menangani masalah ini, di antaranya:
- Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
- Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah
- Penyusunan batas desa dan kelurahan
- Tim Inventarisasi Konflik Agraria
Menurut Basarin, akar permasalahan agraria di Sumut kerap berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dan perusahaan pemegang hak konsesi, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga Hak Pengelolaan (HPL).
"Banyak persoalan muncul karena proses pelepasan lahan dari masyarakat ke perusahaan tidak dilakukan secara transparan dan adil," jelasnya.
Basarin juga memaparkan bahwa konflik agraria di Sumut tidak lepas dari warisan sejarah kolonial Belanda, terutama sejak tahun 1870.
Di wilayah pantai timur, tanah-tanah kerajaan diserahkan sebagai konsesi kepada perusahaan asing.
Sementara di daerah pegunungan dan pantai barat, tanah merupakan hak ulayat masyarakat adat yang digunakan untuk pertanian dan penggembalaan.
"Situasi ini diperparah oleh peralihan hak atas tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memicu konflik berkepanjangan," tambahnya.
Pemprov Sumut mencatat keberhasilan penyelesaian konflik agraria di Desa Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sebagai contoh konkret.
Lahan penggembalaan diubah menjadi area pertanian seluas 682 hektare melalui pendekatan hukum dan kelembagaan yang kuat.
MEDAN Indonesia kembali membuktikan kekayaan budayanya yang luar biasa melalui pengakuan internasional atas sejumlah warisan budaya yang
Seni dan Budaya
DEPOK Detasemen Turangga Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk
Nasional
JAKARTA Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ke
Pendidikan
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menerbitkan
Pertanian Agribisnis
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan kebanggaannya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas p
Kesehatan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan sikapnya untuk tidak menanggapi atau mengklarifikasi berba
Nasional
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan secara resmi mengukuhkan Ny Jelita Asri Ludin Tambunan sebagai Bunda Literasi
Pemerintahan
MEDAN Google tengah mengembangkan fitur terbaru pada aplikasi pesan instannya, Google Messages, dengan mengintegrasikan model pembuatan
Sains & Teknologi
BALI Universitas Udayana (Unud) tengah berduka setelah salah satu mahasiswanya, Timothy Anugerah Saputra, ditemukan meninggal dunia pada
Peristiwa
DAIRI Dugaan penyerobotan lahan sawah kembali mencuat di Kabupaten Dairi.adsense Togap Silalahi, yang selama ini dikenal sebagai penye
Hukum dan Kriminal
