Setelah Garuda, Pertamina Menyusul? Pemerintah Tak Tutup Kemungkinan WNA Jadi Direksi

JAKARTA — Porsi direksi berkewarganegaraan asing (WNA) di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi bertambah.

Hal ini menyusul langkah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang baru-baru ini menunjuk dua ekspatriat, yakni Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.

Kebijakan ini tampaknya akan menjadi tren baru di lingkungan BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan peluang serupa terbuka di sejumlah perusahaan plat merah lainnya, termasuk PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

• Pakar Hukum Kritik Rencana Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

"Tidak menutup kemungkinan," ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025), menanggapi kemungkinan penempatan warga negara asing di jajaran direksi Pertamina.

Ia menegaskan, sektor strategis seperti aviasi, migas, dan mineral tidak boleh menutup diri terhadap kehadiran talenta asing di jajaran pimpinan. Menurutnya, keputusan terkait penempatan WNA di posisi direksi atau komisaris berada di bawah kewenangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Prasetyo menjelaskan bahwa langkah membuka peluang bagi WNA untuk duduk di kursi direksi atau komisaris BUMN telah memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah telah mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 87 UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan BUMN harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki daya saing global. Artinya, kehadiran tenaga asing dimungkinkan untuk memperkuat kapasitas manajemen dan meningkatkan daya saing korporasi pelat merah di tingkat internasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan langsung kepada Danantara untuk menerapkan standar bisnis internasional dalam pengelolaan BUMN. Ia menekankan pentingnya membuka akses bagi talenta global demi mempercepat transformasi dan efisiensi di sektor-sektor strategis.

"Saya sudah bilang ke manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kita bisa mencari otak dan talenta terbaik. Saya sudah mengubah regulasinya, sekarang ekspatriat dan non-Indonesia bisa memimpin BUMN," tegas Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa penempatan WNA hanyalah opsi terakhir. Pemerintah tetap akan memprioritaskan putra-putri terbaik Indonesia untuk memimpin BUMN dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai nasionalisme dalam tata kelola perusahaan negara.

"Kami akan tetap memprioritaskan SDM Indonesia, namun kita harus realistis menghadapi tantangan global. Kolaborasi dengan talenta internasional dapat mempercepat kemajuan," kata Prabowo.

Kebijakan membuka pintu bagi ekspatriat di lingkungan BUMN dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mentransformasi BUMN menjadi perusahaan berkelas dunia. Melalui sinergi antara sumber daya lokal dan global, pemerintah berharap BUMN dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan daya saing di pasar internasional.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Danantara sebagai holding strategis BUMN, yang berperan dalam pengelolaan investasi dan peningkatan tata kelola perusahaan negara agar mampu bersaing secara profesional dan berkelanjutan.*

(bb/M/006)

Pakar Hukum Kritik Rencana Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Saya Sangat Bersemangat!

Kasus Pembunuhan Sadis di Villa Munggu Bali: Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

UU BUMN Terbaru: Kementerian BUMN Berubah, Danantara Pegang 99% Saham

Disindir Tak Punya Wewenang, Purbaya Balas: Saya Kan Pengawas Danantara!

Era Baru BUMN: Dony Oskaria Ambil Alih Kepemimpinan BP BUMN