JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah, termasuk kasus jual beli jabatan, suap audit, hingga proyek fiktif.
Ia menyebut hal ini sebagai bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya selesai.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).Baca Juga:
"Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatra Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," ujarnya.
Purbaya juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor integritas nasional baru menyentuh angka 71,53, di bawah target 74.
Ia mengatakan, sebagian besar pemerintah daerah masih masuk dalam kategori rentan atau zona merah.
"Skor rata-rata integritas provinsi hanya di angka 67, sementara kabupaten/kota sebesar 69. Ini masih jauh dari harapan," tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar atau pusat pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Purbaya meminta kepala daerah segera memperbaiki tata kelola serta kedisiplinan anggaran dalam waktu dekat.
Ia berharap dalam dua triwulan ke depan sudah ada perbaikan signifikan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi merata.
"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan, jadi saya bisa lapor ke atas. Yang paling penting bagi saya, ekonominya bergerak, dan bergeraknya merata, bukan hanya di pusat," tuturnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa jual beli jabatan, gratifikasi, serta intervensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sumber utama risiko korupsi yang masih terjadi.
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Politik
BINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
Pemerintahan
