OJK Blokir 33.836 Rekening Judi Online, Upaya Berantas Transaksi Ilegal Terus Diperkuat
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA– Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 10% etanol (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.
Langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan impor energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa penambahan E10 berarti pemerintah perlu menyiapkan sekitar satu juta hektare perkebunan tebu baru, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan singkong sebagai bahan baku alternatif.Baca Juga:
"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Zulhas menjelaskan, kebijakan ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani singkong. Dengan adanya pabrik biofuel yang menyerap hasil panen, harga singkong dipastikan stabil dan memberikan penghasilan lebih bagi petani.
"Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta per tahun. Tanam singkong bisa dapat Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketika industri biofuel berbasis etanol dan metanol beroperasi, kebutuhan bahan baku seperti singkong dan tebu akan meningkat signifikan, mendorong minat petani untuk menanam kembali kedua komoditas tersebut.
"Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram singkong. Berarti harga singkong sekitar Rp1.500 per kilo ke atas," jelas Zulhas.
Menanggapi rencana tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan program pengembangan etanol, termasuk penanaman tebu dan singkong dalam skala besar.
Namun, Amran menegaskan pelaksanaannya harus melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.
"Nah, etanol. Etanol rencana tergantung Pak sahabatku Gus Nusron. Pak, tanah ada. Kita siap tanam 1 juta hektare. Kita siap tempur. Ini presiden kita luar biasa, visioner, eksekutor, dan harus luntas," kata Amran.
Pemerintah menargetkan pengembangan lahan etanol dari dua sumber utama, yakni singkong dan tebu, dengan total area tanam hingga satu juta hektare. Amran menambahkan, perluasan lahan tebu direncanakan mencapai 500 ribu hektare, sementara sisanya berasal dari singkong.
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam neger
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Bendahara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan baran
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak gugatan Paulus Tannos terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengungkap 38 kasus peredaran narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam periode te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam melalui langkah tegas penertiban kawasan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman meski mengalami
EKONOMI