Bantah Menkeu, Gubernur Sumut Tegaskan Dana Mengendap Hanya Rp 990 Miliar: “Cek Langsung ke Bank Sumut”

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatnya realisasi belanja APBD Sumut dan mengendapnya dana sebesar Rp 3,1 triliun di bank.

Bobby menyatakan, per 21 Oktober 2025, sisa anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut hanya sebesar Rp 990 miliar, dan seluruh dana tersebut sudah dialokasikan untuk kegiatan pemerintah yang tengah berjalan.

"RKUD kita cuma satu, dan itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya Rp 990 miliar. Coba dicek, apakah kami salah input? Semua transparan, bisa dilihat," ujar Bobby saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Lantik Pengurus DMI Sumut, Dorong Masjid Jadi Pusat Kemakmuran Umat

Bobby menegaskan bahwa realisasi APBD Sumut telah berjalan baik, dan hingga akhir 2025, pihaknya menargetkan serapan anggaran mencapai 90 persen.

"Realisasi pasti ada target, sudah disesuaikan dengan P-APBD. Mudah-mudahan bisa mencapai 90 persen sampai akhir tahun," tambahnya.

Pernyataan Menkeu Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dana milik Pemda se-Indonesia yang belum terserap mencapai Rp 234 triliun, dan menyindir bahwa Pemprov Sumut menyumbang angka Rp 3,1 triliun sebagai dana mengendap di bank.

Namun, Pemprov Sumut menilai pernyataan tersebut tidak merujuk pada data yang valid.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumut, Andriza Rifandi, juga menepis klaim tersebut.

Ia menyebut, data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri per 15 Oktober 2025 menunjukkan angka simpanan daerah hanya Rp 1,1 triliun, bukan Rp 3,1 triliun.

"Saya komunikasi dengan Direktur di Kemendagri, data di RKUD itu hanya Rp 1,1 triliun. Artinya, data Rp 3,1 triliun itu tidak ada di Kemendagri," ucap Andriza di Gedung DPRD Sumut.

Ia mengaku, pihaknya tengah menelusuri asal-usul angka Rp 3,1 triliun yang disebut Purbaya, termasuk kemungkinan dana itu merupakan akumulasi dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

"Apakah itu angka gabungan antara provinsi dan kabupaten/kota? Kami belum tahu. Bisa jadi juga itu dana tahun sebelumnya, DAK, atau dana lain yang masih tersimpan di KPPN atau BI. Ini yang sedang kami kejar," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (20/10/2025), mengingatkan bahwa perlambatan belanja daerah akan mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia mendorong seluruh kepala daerah untuk mengelola dana lebih produktif.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah. Akselerasi belanja jangan ditunda sampai akhir tahun," tegas Purbaya.

Selain itu, Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola keuangan agar kepercayaan publik dan investor tidak luntur.

Menutup pernyataannya, Andriza menyatakan pihaknya masih menunggu klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan terkait sumber data Rp 3,1 triliun tersebut.

"Kami ingin tahu detailnya, apakah ini angka kumulatif atau hanya untuk provinsi saja. Untuk sementara, data internal kami menunjukkan kas daerah hanya di kisaran Rp 900 miliar sampai Rp 1,1 triliun," tegas Andriza.

Polemik ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap efisiensi penggunaan APBD dan kecepatan eksekusi program pembangunan oleh pemerintah daerah.*

(vv/a008)

Jusuf Kalla Lantik Pengurus DMI Sumut, Dorong Masjid Jadi Pusat Kemakmuran Umat

Berujung Salah Tangkap, Ketua NasDem Sumut Desak Polisi Ungkap Sosok Iskandar: "Ini Pasti Buronan Besar!"

Purbaya Yudhi Sadewa Janji Lindungi Industri Tekstil dari Impor Ilegal

Pemkab Simalungun Gelar FGD Penyusunan RP3KP 2025-2045, Strategi Perumahan Dua Dekade ke Depan

Perbandingan Sistem Hukum dalam Mewujudkan Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah

Bangun dari Bawah, Koster Ajak Bali Mandiri Pangan dan Sandang Lokal