Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah membangun platform digital terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah provinsi.
Platform tersebut ditargetkan mulai dapat digunakan masyarakat pada Juli 2026.
Inovasi ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.Baca Juga:
Platform tersebut dirancang menggunakan sistem single sign-on (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi layanan publik hanya dengan satu akun (username dan password) tanpa harus melakukan registrasi berulang.
"Platform ini adalah upaya kita untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan publik milik Pemprov Sumut dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya sistem ini, masyarakat cukup sekali registrasi dan log in untuk mengakses semua layanan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, di kantornya, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Selasa (28/10/2025).
Menurut Erwin, selama ini masyarakat kerap menghadapi kesulitan karena banyaknya aplikasi layanan publik yang berjalan secara terpisah.
Melalui platform terpadu ini, Pemprov Sumut ingin menghadirkan solusi yang lebih mudah, cepat, dan efisien dalam mengakses layanan pemerintahan.
"Dengan sistem ini, kita ingin mengakhiri praktik silo antar-aplikasi. Masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk mendapatkan layanan pemerintah," tambahnya.
Saat ini, pembangunan platform masih berjalan sesuai dengan target rencana kerja. Tahapan yang sedang berlangsung adalah pendataan seluruh aplikasi layanan publik yang ada di berbagai OPD.
Ditargetkan, desain mockup platform selesai pada akhir tahun 2025, dan pada tahun 2026 akan dilanjutkan dengan pembuatan prototype, uji coba, hingga penyempurnaan sistem.
"Targetnya, pada Juli 2026 platform ini sudah bisa diluncurkan dan digunakan masyarakat," jelas Erwin.
Erwin juga menegaskan bahwa pembangunan platform digital tersebut bukan proyek jangka pendek, melainkan sistem berkelanjutan yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK