Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Kasus Suap, Sidang Akan Segera Digelar
JAKARTA Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, akan segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah membangun platform digital terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah provinsi.
Platform tersebut ditargetkan mulai dapat digunakan masyarakat pada Juli 2026.
Inovasi ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.Baca Juga:
Platform tersebut dirancang menggunakan sistem single sign-on (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi layanan publik hanya dengan satu akun (username dan password) tanpa harus melakukan registrasi berulang.
"Platform ini adalah upaya kita untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan publik milik Pemprov Sumut dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya sistem ini, masyarakat cukup sekali registrasi dan log in untuk mengakses semua layanan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, di kantornya, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Selasa (28/10/2025).
Menurut Erwin, selama ini masyarakat kerap menghadapi kesulitan karena banyaknya aplikasi layanan publik yang berjalan secara terpisah.
Melalui platform terpadu ini, Pemprov Sumut ingin menghadirkan solusi yang lebih mudah, cepat, dan efisien dalam mengakses layanan pemerintahan.
"Dengan sistem ini, kita ingin mengakhiri praktik silo antar-aplikasi. Masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk mendapatkan layanan pemerintah," tambahnya.
Saat ini, pembangunan platform masih berjalan sesuai dengan target rencana kerja. Tahapan yang sedang berlangsung adalah pendataan seluruh aplikasi layanan publik yang ada di berbagai OPD.
Ditargetkan, desain mockup platform selesai pada akhir tahun 2025, dan pada tahun 2026 akan dilanjutkan dengan pembuatan prototype, uji coba, hingga penyempurnaan sistem.
"Targetnya, pada Juli 2026 platform ini sudah bisa diluncurkan dan digunakan masyarakat," jelas Erwin.
Erwin juga menegaskan bahwa pembangunan platform digital tersebut bukan proyek jangka pendek, melainkan sistem berkelanjutan yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
JAKARTA Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, akan segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami penurunan signifikan pada Jumat pagi, 3 April 2026. Harga emas 1 gram tercatat anjlok sebesa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan bahwa mereka akan segera meminta keterangan dari empat prajurit TNI y
HUKUM DAN KRIMINAL