Kementerian Keuangan Serahkan Laporan Keuangan 2025, BPK Akan Audit dengan Big Data Analytics
JAKARTA Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan
EKONOMI
MEDAN – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah membangun platform digital terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah provinsi.
Platform tersebut ditargetkan mulai dapat digunakan masyarakat pada Juli 2026.
Inovasi ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.Baca Juga:
Platform tersebut dirancang menggunakan sistem single sign-on (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi layanan publik hanya dengan satu akun (username dan password) tanpa harus melakukan registrasi berulang.
"Platform ini adalah upaya kita untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan publik milik Pemprov Sumut dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya sistem ini, masyarakat cukup sekali registrasi dan log in untuk mengakses semua layanan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, di kantornya, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Selasa (28/10/2025).
Menurut Erwin, selama ini masyarakat kerap menghadapi kesulitan karena banyaknya aplikasi layanan publik yang berjalan secara terpisah.
Melalui platform terpadu ini, Pemprov Sumut ingin menghadirkan solusi yang lebih mudah, cepat, dan efisien dalam mengakses layanan pemerintahan.
"Dengan sistem ini, kita ingin mengakhiri praktik silo antar-aplikasi. Masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk mendapatkan layanan pemerintah," tambahnya.
Saat ini, pembangunan platform masih berjalan sesuai dengan target rencana kerja. Tahapan yang sedang berlangsung adalah pendataan seluruh aplikasi layanan publik yang ada di berbagai OPD.
Ditargetkan, desain mockup platform selesai pada akhir tahun 2025, dan pada tahun 2026 akan dilanjutkan dengan pembuatan prototype, uji coba, hingga penyempurnaan sistem.
"Targetnya, pada Juli 2026 platform ini sudah bisa diluncurkan dan digunakan masyarakat," jelas Erwin.
Erwin juga menegaskan bahwa pembangunan platform digital tersebut bukan proyek jangka pendek, melainkan sistem berkelanjutan yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
JAKARTA Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di t
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung
PEMERINTAHAN
TEHERAN Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak j
INTERNASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan ka
POLITIK
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ratusan Pendidik Ikuti Kegiatan yang Fokus pada Transformasi Pembelajaran Masa Depan Kisaran, Kamis (02/04/2026) pukul 10.00 WIB
PENDIDIKAN
ASAHAN Rabu (01/04/2026), Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN