Wakil Ketua DPR: Penanganan Gempa NTT Sudah Maksimal Tanpa Status Bencana Nasional
JAKARTA Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai penanganan korban gempa Magnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah dilakukan secara
NASIONAL
DELI SERDANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa proses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berlangsung transparan, profesional, dan tanpa pungutan liar (pungli).
Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Deli Serdang, Agung Tritantyo, dalam keterangan resmi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Anwar S. Siregar, serta Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM, Ahmad Junaidi Nasution, Jumat (31/10/2025).
Pernyataan ini sekaligus menanggapi isu yang viral di media sosial terkait Farida Deliana Purba AMd Keb, bidan ASN dengan pangkat Pengatur (II/C) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan.Baca Juga:
Farida sempat mengklaim adanya praktik pungli dalam proses kenaikan pangkat.
"Kita luruskan, Ibu Farida mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, bukan di BKPSDM Deli Serdang," tegas Agung.
Agung menambahkan, Farida tidak lulus ujian karena nilai yang diperoleh tidak memenuhi ambang batas kelulusan.
Dari total 500 poin, Farida meraih 225 poin, dengan rincian: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 10, Tes Intelegensia Umum (TIU) 85, dan Tes Stabilitas serta Integritas (TSI) 55.
"Nilai ini menunjukkan yang bersangkutan memang tidak lulus. Tuduhan adanya pungli atau permainan tidak benar. Hasil ujian diumumkan secara live," ujar Agung.
Dalam pelaksanaan UPKP 2025, tercatat 81 ASN dari Deli Serdang mengikuti ujian, namun hanya 23 peserta yang lulus sesuai ketentuan nilai ambang batas.
Proses pendaftaran hingga pelaksanaan ujian dilakukan secara transparan, dimulai dari pendataan peserta oleh seluruh UPT, pengiriman data ke BKN, hingga ujian yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Medan dengan hasil diumumkan secara real time.
BKPSDM menegaskan, pihaknya hanya memfasilitasi administrasi, sementara pelaksanaan dan penilaian sepenuhnya berada di tangan BKN.
Agung juga menegaskan jika ditemukan indikasi oknum yang bermain di internal BKPSDM, pihaknya akan meminta Inspektorat untuk melakukan investigasi.
JAKARTA Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai penanganan korban gempa Magnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah dilakukan secara
NASIONAL
JAKARTA Analis Kebijakan Madya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi menilai pengisian kekosongan ang
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan 1.494.652 data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terkait transaksi judi on
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari kelima pascab
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan posisi Presiden Prabowo Subianto yang duduk sejajar dengan Preside
NASIONAL
JAKARTA Sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kemb
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendapat remisi selama dua bulan pada perin
NASIONAL
JAKARTA Danantara Indonesia mencatat donasi masyarakat untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp2,16 miliar. Da
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara duga
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rumahnya rusak akibat ge
NASIONAL