PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat, namun mayoritas pekerja masih berpendidikan rendah.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Agustus 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 146,54 juta orang, naik sekitar 1,90 juta dibanding periode yang sama tahun lalu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengungkapkan, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi masih tergolong sedikit, yakni hanya 13,06 persen dari total pekerja.Baca Juga:
"Sekitar 34,75 persen tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, jadi pendidikan rendah masih mendominasi," kata Edy di Kantor Pusat BPS, Rabu (5/11/2025).
BPS juga mencatat, sebanyak 84,70 juta orang (57,80 persen) bekerja di sektor informal, sementara pekerja di sektor formal mencapai 61,84 juta orang (42,20 persen).
Meski masih rendah, BPS menilai ada peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja.
"Dibanding Agustus 2024, proporsi lulusan SD menurun dan jumlah pekerja dengan pendidikan diploma hingga sarjana mengalami kenaikan," jelas Edy.
Dari sisi jam kerja, mayoritas pekerja di Indonesia termasuk dalam kategori pekerja penuh waktu, yaitu bekerja lebih dari 35 jam per minggu.
Namun demikian, BPS mencatat adanya sedikit penurunan dibanding tahun lalu.
"Proporsi pekerja tidak penuh (1–35 jam per minggu) mencapai 32,68 persen atau sekitar 47,89 juta orang," ujar Edy.
Secara keseluruhan, dari 218,17 juta penduduk usia kerja, sebanyak 154 juta di antaranya masuk dalam kategori angkatan kerja dengan tingkat partisipasi mencapai 70,59 persen.
Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,46 juta orang, turun sekitar 4.000 orang dibanding Agustus 2024.
"Proporsi pekerja penuh dan setengah pengangguran mengalami penurunan. Serapan tenaga kerja terbanyak berada di sektor pertanian, perdagangan, serta industri pengolahan," tutup Edy.*
(kp/M/006)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL