Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumut.
Melalui sambutan yang disampaikan secara daring dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Bobby menekankan, evaluasi SAKIP bukan sekadar rutinitas tahunan.
"Ini momentum untuk memotret kemajuan sekaligus memperbaiki tata kelola birokrasi," ujarnya, Jumat (7/11/2025).Baca Juga:
Bobby menjelaskan, SAKIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja instansi.
Ia berharap masukan dari tim evaluator Kemenpan RB akan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Pemprov Sumut.
Dalam kesempatan yang sama, gubernur memaparkan langkah strategis Pemprov Sumut, antara lain: meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada target daerah dan RPJMN, pengukuran kinerja objektif, pelaporan transparan, evaluasi internal berkelanjutan, pendampingan dokumen perencanaan, hingga pengembangan sistem informasi kinerja terintegrasi.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hasil evaluasi internal perangkat daerah dan rencana tindak lanjut peningkatan kinerja program prioritas.
Berdasarkan rekapitulasi, empat perangkat daerah meraih predikat AA, enam perangkat daerah mendapat peringkat A, 18 perangkat daerah memperoleh BB, dan enam berpredikat B.
Empat instansi yang berhasil meraih predikat AA adalah Dinas Kesehatan, Bappelitbang, Dinas PMPTSP, dan Inspektorat.
Pertemuan evaluasi ini diikuti pimpinan perangkat daerah Pemprov Sumut serta tim evaluator dari Kemenpan RB.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN