Prabowo Terbitkan Perpres Pengelolaan Kesehatan Terpadu dari Pusat hingga Desa, Ini Isinya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsinya, terutama Kepulauan Nias.
Hal itu disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu, 12 November 2025.
"Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Kepulauan Nias, sangat bermohon agar tidak ada penyesuaian TKD," kata Bobby Nasution.Baca Juga:
Bobby menekankan pentingnya penyaluran anggaran secara tepat waktu agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
Menurutnya, kepastian waktu dan besaran TKD akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
"Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Timing transfernya jangan mepet, agar bisa dikerjakan sejak awal tahun dan langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dalam rapat itu, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah, yang bertugas mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah.
Bobby menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk berkolaborasi.
"Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat. Kami siap bekerja bersama DPR RI untuk tujuan tersebut," kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Itu menjadi concern kami. Masukan dari Pak Gubernur akan kami bawa dalam pembahasan anggaran dengan Kemenkeu agar daerah 3T mendapat prioritas pembangunan," kata Wihadi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dilakukan untuk mendengarkan masukan terkait Transfer ke Daerah, potensi, serta realisasi penerimaan negara di provinsi tersebut. Sejumlah bupati dan wali kota se-Sumut turut hadir dalam pertemuan itu.*
(ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL