DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Audiensi yang digelar di Kantor Kejati Bali pada Kamis, 13 November 2025, itu dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, dan disambut oleh Kepala Kejati Bali, Chatarina Muliana Girsang.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra.Baca Juga:
Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antarlembaga penegak hukum di Bali, khususnya dalam penguatan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan itu, Eem Nurmanah menekankan pentingnya peningkatan efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Menurutnya, kehadiran Posbakum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami ingin agar Posbakum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat," ujar Eem.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham Bali juga mengajak Kejati Bali untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan terhadap notaris di wilayah Bali.
Eem menjelaskan, kolaborasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai peraturan dan menjunjung tinggi profesionalitas.
"Kami berharap Kejaksaan Tinggi Bali dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas para notaris di daerah," tambahnya.
Eem juga menyinggung perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Hukum dan HAM terhadap penguatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Menurutnya, KI bukan sekadar isu hukum, melainkan bagian dari upaya nasional untuk mendorong ekonomi kreatif berbasis inovasi.
"Perlindungan terhadap kekayaan intelektual adalah bentuk penghargaan terhadap karya dan kreativitas bangsa," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejati Bali, Chatarina Muliana Girsang, menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkumham Bali.
Ia menilai, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif dan kredibel.
"Kejaksaan Tinggi Bali siap mendukung langkah Kanwil Kemenkumham Bali, terutama dalam penguatan Posbakum dan pengawasan notaris," ujar Chatarina.
Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan dapat memperkuat fondasi penegakan hukum di Bali yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.*
(M. Chairul)
JEMBRANA, BALI Dua kecamatan di Kabupaten Jembrana, yakni Mendoyo dan Pekutatan, menjadi lokasi terakhir roadshow Sosialisasi Percepatan
Pemerintahan
MEDAN, SUMATERA UTARA Arus lalu lintas dari Sri Gunting menuju PDAM Tirtanadi Sunggal kembali lancar, Kamis (27/11/2025) malam, menyusul
Peristiwa
PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT Tujuh korban banjir bandang yang melanda kawasan Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Pad
Peristiwa
PULANG PISAU, KALTENG Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palangka Raya menyita ratusan obat ilegal dan kedaluwarsa yang bered
Kesehatan
SOLOK, SUMBAR Hujan deras yang mengguyur Kota Solok sejak Rabu (26/11) memicu banjir di dua kecamatan, yakni Tanjung Harapan dan Lubuk S
Peristiwa
JAKARTA Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritikan dari anggota DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, terkait program mag
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ia memperingatkan, jika kine
Ekonomi
PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT Banjir melanda Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025), menelan satu korban jiwa dan m
Peristiwa
JAKARTA Basarnas memperkuat operasi pencarian dan evakuasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan person
Peristiwa
TAPANULI TENGAH SUMATERA UTARA Wilayah Tapanuli Tengah masih terisolir imbas banjir bandang dan tanah longsor. Bupati Masinton Pasaribu
Peristiwa
