JAKARTA- Menjelang pemeriksaannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, peneliti Rismon Sianipar menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Rismon meminta agar proses hukum yang tengah dihadapinya tidak ditarik ke ranah politik.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya murni bagian dari kegiatan penelitian terhadap dokumen publik, bukan manuver politik.Baca Juga:
"Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik," ujar Rismon di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Rismon menyebut, dokumen ijazah yang diteliti menjadi bagian dari data publik karena pernah digunakan oleh Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.
"Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, juga ketika menjadi gubernur maupun wali kota," ujarnya menegaskan.
Rismon dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam laporan terkait dugaan penyebaran informasi palsu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini memicu perdebatan panjang di ruang publik sejak beberapa tahun terakhir.
Sejumlah pihak menganggap isu tersebut sarat muatan politik, sementara sebagian lain menilai kritik dan penelitian terhadap dokumen publik merupakan hak warga negara dalam konteks transparansi pemerintahan.
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, yang dilaporkan dalam kasus serupa.
Momen pemeriksaan itu sempat diwarnai aksi protes sekelompok warga di depan Polda Metro Jaya.
Rismon berharap agar kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan akademik.
"Negara tidak boleh takut terhadap penelitian. Justru negara kuat karena rakyatnya berani mencari kebenaran," kata Rismon menutup pernyataannya.*
(km/um)
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
