Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan timnya dapat menyerahkan rekomendasi reformasi secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto maupun kepada internal kepolisian.
Hal itu disampaikan usai rapat perdana selama dua jam di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, yang dihadiri seluruh anggota tim termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jimly menegaskan, rekomendasi terkait kasus yang diselesaikan internal akan langsung disampaikan kepada Kapolri.Baca Juga:
"Maka hasil dari komisi ini ada dua: satu rekomendasi ke presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga tidak diumumkan," kata Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).
Salah satu rekomendasi internal yang dibahas adalah perbaikan rekrutmen anggota Polri.
Menurut Jimly, Kapolri menegaskan kesiapannya untuk terbuka dan adaptif terhadap langkah-langkah perbaikan yang diperlukan demi memperkuat Korps Bhayangkara.
"Kerja komisi ini diyakini akan menghasilkan perbaikan, khususnya terkait kepercayaan publik. Lebih dari itu, ada hal-hal yang memang perlu dibenahi ke depan," ujarnya.
Jimly juga menambahkan, rekomendasi komisi nantinya bisa mencakup kebijakan yang memerlukan perubahan undang-undang, meskipun fokus saat ini belum pada tahap itu.
Komisi Percepatan Reformasi Polri terdiri dari 10 anggota yang diberi tugas oleh Presiden untuk:
- Melakukan perubahan di institusi Polri yang menciptakan kepastian hukum dan keadilan.
- Mengkaji kekuatan dan kelemahan Polri dengan orientasi kepentingan bangsa dan negara.
- Memberikan laporan dan rekomendasi secara berkala.
Rekomendasi awal perbaikan institusi diharapkan dapat selesai dalam tiga bulan, meski waktu ini tidak mengikat jika pendalaman lebih lanjut diperlukan.
Masa kerja komisi tidak dibatasi, sehingga reformasi bisa berjalan secara berkelanjutan.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK