Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, turut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait sinergitas pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah tersebut.
Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (18/11/2025).
MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat restorative justice, menekankan pembinaan pelaku tindak pidana melalui pendekatan humanis, konstruktif, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat.Baca Juga:
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menegaskan bahwa pidana kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, sekaligus tetap bermanfaat bagi masyarakat.
"Restorative justice bukan hanya konsep, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan keadilan yang memulihkan. Melalui MoU ini, proses hukum diharapkan memberikan efek jera sekaligus membuka jalan bagi pembinaan sosial yang lebih bermartabat," kata Gubernur Bobby.
Bupati Labusel, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Labusel untuk membangun masyarakat modern, adil, dan memiliki kesadaran sosial tinggi.
"Pidana kerja sosial adalah wujud keadilan yang memberi ruang pembinaan, bukan sekadar hukuman. Pemkab Labusel siap berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dan pihak terkait agar implementasinya berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya.
Fery menambahkan, penerapan keadilan restoratif akan memperkuat keamanan sosial serta mempercepat terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih harmonis.
Dengan dukungan penuh jajaran Kejaksaan Negeri dan seluruh kepala daerah, penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi momentum baru bagi pembinaan pelaku tindak pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Sumatera Utara.*
(ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL