Mahasabha XIII PHDI Digelar di Jakarta, Masa Depan Umat Hindu hingga Indonesia Emas 2045 Dibahas
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
JAKARTA — Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bidang Perdata, Tata Usaha Niaga, dan Penataan Barang Milik Negara, Firman Wijaya, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/12), Firman menyebut tiga langkah strategis yang perlu diambil Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencapai tujuan tersebut: optimalisasi penyelesaian sengketa, penguatan sinergi lintas sektor, dan percepatan kolaborasi dalam pembangunan fasilitas sosial, termasuk pesantren.
"Proses litigasi selama ini sering memperlambat penyelesaian sengketa konstruksi karena panjang dan terbuka untuk umum. Kami mendorong penggunaan arbitrase khusus konstruksi, seperti BADAPSKI, yang lebih cepat dan melibatkan arbiter kompeten teknis," kata Firman.Baca Juga:
Firman menekankan, kolaborasi antara unsur hukum, sains, dan politik menjadi kunci dalam setiap kebijakan pembangunan.
Khusus untuk pondok pesantren pasca tragedi Al-Khoziny, pemerintah menegaskan kehadiran negara melalui UU Pesantren dan Kesepakatan Bersama Tiga Menteri, yang mempermudah proses perizinan bangunan, pendampingan teknis, hingga pembebasan retribusi.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai pendorong efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
Firman menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi juga instrumen keadilan bagi masyarakat.
Momentum Hari Bakti PU ke-80 dimanfaatkan Firman untuk mengingatkan bahwa sektor PU harus menghadirkan infrastruktur adaptif, inklusif, dan berdaya tahan terhadap tantangan pembangunan modern.
"Desain pembangunan yang berorientasi pada konektivitas nasional, hunian layak, dan infrastruktur dasar mendesak untuk direalisasikan," ujar Firman.
Ia menambahkan, transformasi sektor pekerjaan umum kini memasuki babak baru, menuntut penggunaan teknologi konstruksi hijau, digitalisasi layanan, dan mitigasi bencana sebagai agenda strategis.
Dengan arah kebijakan ini, PUPR diharapkan dapat membangun infrastruktur tangguh, produktif, dan berdaya saing global, di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Dody Hanggodo yang visioner.*
(dh)
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas dengan Malaysia. Hal itu disampai
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau penyelesaian pembangunan Stadion Teladan dan menemukan sejumlah bagian yang masih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istana membantah isu adanya upaya menyingkirkan orangorang Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan Presiden Prabo
POLITIK
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim disebut sudah mengetahui keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar telah menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pilpres 2029. Nam
POLITIK
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menjadi kurir narkotika ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL