Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
BALI– Pemerintah Desa Dangri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, menggelar sidak penduduk pendatang pada Jumat malam (13/12/2025), mulai pukul 20.00 hingga 23.00 Wita.
Kegiatan ini dipimpin oleh Perbekel Desa Dangri Kelod dan didampingi Babinsa Serda Kadek Sudiantara, serta melibatkan kamtibmas/" target="_blank">Bhabinkamtibmas, Pecalang, Linmas, dan staf desa.
Sidak bertujuan untuk mendata penduduk pendatang yang tidak membawa identitas diri dan mendorong mereka membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTT).Baca Juga:
Tim menjelaskan prosedur pembuatan SKTT, syarat yang dibutuhkan, serta tempat pengajuan dokumen, sehingga penduduk pendatang memiliki dokumen sah untuk tinggal sementara di wilayah Desa Dangri Kelod.
Babinsa Serda Kadek Sudiantara menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas).
"Tim menjelaskan agar penduduk pendatang mematuhi peraturan desa, menghormati adat istiadat, dan tidak terlibat aktivitas yang berbahaya atau melanggar hukum. Ini untuk menciptakan lingkungan damai bagi semua warga," ujarnya.
Sidak dilakukan secara menyeluruh di Banjar Yangbatu Kangin, mulai dari rumah kontrakan, apartemen, hingga tempat tinggal lainnya.
Seluruh penduduk pendatang yang ditemui menunjukkan kerjasama yang baik selama proses pengecekan dan menerima penjelasan tim.
Kegiatan sidak berlangsung efektif dan lancar.
Serda Kadek Sudiantara mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, termasuk kamtibmas/" target="_blank">Bhabinkamtibmas, Pecalang, Linmas, perangkat desa, dan penduduk pendatang.
Diharapkan kegiatan ini dapat rutin dilakukan untuk memelihara ketertiban kamtibmas dan pengelolaan penduduk pendatang di Desa Dangri Kelod.*
(dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL