Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegakan hukum terhadap pembabatan hutan ilegal di Indonesia harus dilakukan tanpa kompromi.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak ragu meminta bantuan instansi lain, termasuk TNI, Polri, maupun kementerian/lembaga terkait, bila diperlukan dalam investigasi.
"Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain," ujar Prabowo.Baca Juga:
Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan.
"Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni melaporkan progres penertiban hutan. Hingga saat ini, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektar.
Secara total, izin yang dicabut sejak 2023 mencapai sekitar 1,5 juta hektar.
Prabowo menekankan agar jajaran kementerian tidak ragu menegakkan hukum dan memastikan pengelolaan hutan sesuai aturan.
"Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut," tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan, sekaligus menekan praktik pembalakan liar dan penanaman sawit ilegal dalam kawasan hutan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.*
(k/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN