BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegakan hukum terhadap pembabatan hutan ilegal di Indonesia harus dilakukan tanpa kompromi.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak ragu meminta bantuan instansi lain, termasuk TNI, Polri, maupun kementerian/lembaga terkait, bila diperlukan dalam investigasi.
"Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain," ujar Prabowo.Baca Juga:
Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan.
"Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni melaporkan progres penertiban hutan. Hingga saat ini, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektar.
Secara total, izin yang dicabut sejak 2023 mencapai sekitar 1,5 juta hektar.
Prabowo menekankan agar jajaran kementerian tidak ragu menegakkan hukum dan memastikan pengelolaan hutan sesuai aturan.
"Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut," tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan, sekaligus menekan praktik pembalakan liar dan penanaman sawit ilegal dalam kawasan hutan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.*
(k/dh)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL