Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
MEDAN – Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) meralat apresiasinya terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2026 yang hanya naik 7,9 persen.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menilai keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution menabrak potensi kenaikan yang seharusnya lebih tinggi jika menggunakan perhitungan indeks tertentu (Alpha) sesuai Peraturan Pemerintah pengupahan terbaru.
Menurut Willy, Gubernur Sumut hanya menggunakan pengalian Alpha 0,5, padahal jika mengikuti PP pengupahan terbaru, Alpha bisa dipilih antara 0,5 hingga 0,9.Baca Juga:
"Kami menolak kenaikan UMP Sumut 2026 yang hanya 7,9 persen. Seharusnya bisa naik hingga 9,59 persen jika menggunakan Alpha 0,9," tegas Willy, yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.
Willy menambahkan, jika menggunakan Alpha 0,7 atau 0,8, kenaikan UMP Sumut bisa mencapai 8,64–9,12 persen. Namun, Gubsu memilih angka terendah.
Partai Buruh juga menolak wacana penetapan serentak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan Alpha 0,5, yang menurutnya akan memiskinkan buruh.
"Kami menuntut UMK se-Sumut naik minimal 10 persen untuk tahun 2026," jelasnya.
Selain itu, Willy menyoroti janji Gubernur sebelumnya yang menyatakan mendukung tuntutan kenaikan upah buruh hingga 10 persen.
"Kenyataannya, keputusan yang diambil jauh dari janji itu. UMP bisa naik 9,5 persen tanpa melanggar regulasi, tapi diabaikan," katanya.
Partai Buruh juga menuding penetapan UMP dan UMK dilakukan terburu-buru sebelum batas akhir 24 Desember 2025, sehingga kepala daerah dipaksa merekomendasikan UMK dengan Alpha 0,5.
Willy menyebut hal ini bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyarankan minimal Alpha 0,7.
Menanggapi hal ini, Partai Buruh berencana menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumut pada 24 Desember 2025 untuk menuntut revisi UMP dan UMK jika masih menggunakan pengalian Alpha 0,5.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL