Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan banjir di Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Senin (22/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, ini bertujuan menyusun langkah-langkah komprehensif untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap tahun.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun.Baca Juga:
Sekda menekankan bahwa meski berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya, banjir belum dapat ditangani secara optimal.
Oleh karena itu, Rakor kali ini mengandalkan hasil kajian dari Tim Konsultan Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai dasar penanganan yang lebih terarah dan menyeluruh.
"Penanganan banjir di Serbalawan harus melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, para camat, hingga pemerintah nagori. Hasil kajian ini menjadi landasan untuk langkah-langkah nyata agar masalah teratasi tanpa menimbulkan persoalan baru," ujar Mixnon.
Tim Konsultan USU, yang diwakili Ivan Indrawan, memaparkan hasil penelitian terkait penyebab banjir.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi:
- Konservasi embung di alur limpasan kebun Bridgestone untuk menahan debit puncak air.
- Longstorage di parit batas kebun dan sumur resapan di kawasan pemukiman Dolok Maraja.
- Rorak di area kebun Pondok Baru Dolok Silangit untuk menahan laju limpasan air.
- Pembangunan diversion atau sudetan untuk membagi debit aliran ke sungai Pagurawan dan sungai mati sisi barat.
- Normalisasi parit perbatasan kebun hingga ke sungai Pagurawan dan sungai mati.
- Perbaikan drainase kawasan pemukiman Dolok Maraja dan kapasitas box culvert di jalan lintas Dolok Ulu dan Dolok Batu Silangit.
- Perbaikan bendungan dan pintu air PLTA PTPN IV serta pintu air irigasi untuk kelancaran aliran sungai Baskam.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah nagori, PT Bridgestone, PTPN, serta tim konsultan USU.
Sesi diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa pada Januari 2026 mendatang, akan dibentuk tim koordinasi penanganan banjir dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai sektor utama.
Sekda Mixnon menegaskan, langkah-langkah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi permanen bagi banjir di Serbalawan, sekaligus memastikan keterlibatan semua pihak dalam penanganan bencana.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK