TAPANULI SELATAN — Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik mendesak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Puskesmas Hanopan, Kecamatan Arse, dr. Rosalinda Siregar.
Desakan itu muncul menyusul dugaan pungutan liar dalam pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Adi Tanjung, menyebut dugaan pungutan itu dilakukan dengan mematok biaya Rp150 ribu per orang kepada seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Baca Juga:
Praktik tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi berpotensi masuk ranah pidana karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Adi, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Adi, dugaan pungutan liar dalam pengurusan SKP tersebut mencoreng kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, terlebih di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu yang baru berjalan.
Ia meminta kepala daerah turun tangan langsung untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan tuntas.
Secara hukum, praktik pungutan liar dapat dijerat dengan sejumlah pasal pidana.
Antara lain Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman hukuman hingga sembilan tahun penjara, serta Pasal 423 KUHP mengenai pemerasan oleh pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan jabatan dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun.
"Bupati harus mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan apabila dugaan ini terbukti. Penegakan disiplin penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar Adi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maupun dari Kepala Puskesmas Hanopan terkait dugaan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.*
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
