PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
TAPANULI SELATAN — Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik mendesak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Puskesmas Hanopan, Kecamatan Arse, dr. Rosalinda Siregar.
Desakan itu muncul menyusul dugaan pungutan liar dalam pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Adi Tanjung, menyebut dugaan pungutan itu dilakukan dengan mematok biaya Rp150 ribu per orang kepada seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Baca Juga:
Praktik tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi berpotensi masuk ranah pidana karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Adi, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Adi, dugaan pungutan liar dalam pengurusan SKP tersebut mencoreng kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, terlebih di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu yang baru berjalan.
Ia meminta kepala daerah turun tangan langsung untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan tuntas.
Secara hukum, praktik pungutan liar dapat dijerat dengan sejumlah pasal pidana.
Antara lain Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman hukuman hingga sembilan tahun penjara, serta Pasal 423 KUHP mengenai pemerasan oleh pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan jabatan dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun.
"Bupati harus mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan apabila dugaan ini terbukti. Penegakan disiplin penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar Adi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maupun dari Kepala Puskesmas Hanopan terkait dugaan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL