KPK Sita “Surat Sakti” Pengunduran Diri Kepala OPD Tulungagung, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel gabungan perdana awal tahun 2026 di lingkungan Perkantoran Bupati, Senin (5/1/2026).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penegasan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Apel dihadiri Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Labusel.Baca Juga:
Dalam arahannya, Bupati Fery menekankan bahwa apel bukan sekadar seremonial, melainkan ruang evaluasi dan penguatan komitmen disiplin, integritas, dan pelayanan publik.
"Disiplin adalah fondasi utama birokrasi. Tanpa disiplin, program tidak berjalan. Tanpa disiplin, pelayanan publik tidak maksimal. Dan tanpa disiplin, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun," tegas Bupati.
Ia menegaskan bahwa disiplin ASN meliputi kepatuhan jam kerja, pelaksanaan tugas sesuai tupoksi, ketaatan pada perintah atasan, etika profesional, hingga tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat.
Secara khusus, Bupati juga menyoroti PPPK paruh waktu. Menurutnya, status paruh waktu bukan alasan bekerja setengah hati.
Disiplin PPPK paruh waktu mencakup kepatuhan jam kerja, pelaksanaan tugas sesuai kontrak, etika, dan ketaatan terhadap perintah atasan.
Bupati menekankan bahwa pelanggaran disiplin akan ditindak tegas.
"Tidak hadir tanpa keterangan selama 10 hari dalam setahun akan menjadi dasar evaluasi. Pemutusan hubungan kerja bagi PPPK paruh waktu merupakan langkah sah dan wajib jika terjadi pelanggaran berat," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, penegakan disiplin bukan ancaman, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah untuk membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya.
Bupati juga mengajak pimpinan OPD untuk menjadi teladan disiplin bagi jajarannya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akan memblokir layanan Wikimedia Foundation apabila tidak segera menyel
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL