Ketua PBNU Aizzudin Jadi Saksi KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menargetkan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatra dapat beroperasi normal sebelum Ramadan, atau pertengahan Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan kesimpulan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR bersama pemerintah pada Sabtu, 10 Januari 2026.
"Satgas pemerintah dan DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatra yang terdampak sudah dapat berjalan normal," ujar Dasco dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.Baca Juga:
Selain pemulihan birokrasi, Dasco menambahkan, Satgas menargetkan penanganan seluruh wilayah terdampak selesai sebelum Idulfitri atau Maret mendatang.
"Seluruh daerah terdampak yang telah ditangani secara bertahap akan dimaksimalkan agar selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran," katanya.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Tim akan melakukan langkah-langkah percepatan untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di DPR akan menjalankan fungsi legislatif di bidang anggaran, pengawasan, regulasi, dan koordinasi," jelas Dasco.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan penunjukan Mendagri Tito Karnavian sebagai ketua Satgas didasari kapasitasnya dalam mengoordinasikan wilayah di ketiga provinsi tersebut.
Prioritas utama saat ini adalah pembangunan hunian layak bagi warga terdampak bencana.
"Untuk prioritas pertama, tentu sesegera mungkin membangun hunian bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di pengungsian," kata Prasetyo.
Langkah cepat ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat stabilitas pemerintahan lokal, serta memastikan masyarakat terdampak kembali memiliki akses pelayanan publik secara normal sebelum momen Ramadan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., meresmikan bangunan parkir kendaraan roda dua di lingkungan Map
PEMERINTAHAN
JAKARTA Habib Rizieq Shihab menyoroti materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyinggung soal salat dalam acara digital Mens Rea
POLITIK
MEDAN Nasib sial menimpa seorang driver ojek online (Ojol) di Medan Petisah, Kota Medan. Sepeda motornya raib digondol pencuri ketika ia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PSMS Medan resmi menambah dua gelandang baru ke dalam skuadnya, sekaligus melepas tiga pemain yang minim kesempatan bermain. Langk
OLAHRAGA
MEDAN Dua pria diamankan polisi setelah kedapatan mencuri besi dan pelat aluminium di gudang milik warga Kota Medan. Aksi keduanya terun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni mengungkapkan detikdetik penyerangan dan penjarahan rumahnya pada akhir Agustus 2025 saat
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Aksi jambret yang menimpa seorang anak di Pekanbaru, Riau, berakhir setelah pelaku berhasil ditangkap polisi. Kejadian ini men
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh berhasil mencatatkan prestasi strategis di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subrot
HUKUM DAN KRIMINAL
