Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Sejumlah warga di Kabupaten Bireuen dan Aceh Tamiang menolak menempati hunian sementara (Huntara) yang dibangun pemerintah pasca-bencana banjir.
Mereka berharap proses pemulihan difokuskan langsung pada pembangunan hunian tetap (Huntap).
"Kami menerima aspirasi warga yang ingin langsung ke tahap Huntap," kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/1/2026).Baca Juga:
Saat ini, pemerintah tengah menggenjot pembangunan 2.500 unit Huntara di berbagai titik terdampak.
Meski Huntara dirancang sebagai solusi cepat agar pengungsi tidak berlama-lama di tenda darurat, sebagian warga meminta kepastian tempat tinggal permanen.
Menanggapi hal ini, BNPB bersama Kementerian PUPR dan pihak swasta, termasuk Danantara, tengah membuka lahan baru untuk pembangunan Huntap bagi warga terdampak rusak berat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per bulan per kepala keluarga (KK).
Dana ini bisa digunakan warga untuk sewa rumah atau tinggal di rumah kerabat.
Hingga saat ini, dari target 15.000 rekening, 6.190 rekening telah disiapkan, dan 1.114 KK sudah mulai mencairkan dana DTH.
"Dana ini diberikan bagi mereka yang memilih tinggal di rumah kerabat atau menyewa secara mandiri, bukan Huntara," jelas Abdul.
Sementara itu, progres pembangunan Huntara di wilayah lain seperti Pidie menunjukkan perkembangan signifikan.
Huntara di Pidie dijadwalkan selesai dalam 1–2 hari ke depan, sehingga masyarakat bisa menempati hunian sementara pada awal minggu depan.
"Kami terus berupaya agar semua korban banjir bisa memiliki hunian layak, baik melalui Huntara maupun Huntap," tutup Abdul.*
(di/ad)
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
NTT Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan apresiasi terhadap capaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang berb
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang yang diduga menjadi tempat penampungan kendaraan hasil pencurian dan perampokan di ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masyarakat desa tetap merasakan dampak kenaikan nilai tukar dollar
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan Danantara serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) unt
EKONOMI
JAKARTA Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolahsekolah Indonesia mendapat respons d
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kerusuhan antar mahasiswa yang berujung pada pembakaran dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI tengah menjadi sorotan publik menyusul munculnya dua perkara hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan
POLITIK