Wagub Aceh Fadhlullah bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026). (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
BANDA ACEH – Wakil Gubernur AcehFadhlullah bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pertemuan digelar untuk membahas langkah-langkah penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh.
Rapat berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Selain kepala daerah, rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Aceh, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam kesempatan itu, seluruh kepala daerah mendengarkan arahan Mendagri sekaligus berdialog terkait kendala di lapangan.
Tito menegaskan pentingnya data rinci terkait dampak bencana di masing-masing daerah.
"Datanya harus spesifik sampai alamat detail. Mulai dari fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, jalan, pasar, rumah ibadah, sarana air bersih, listrik, hingga jaringan internet," ujar Tito.
Ia menambahkan, seluruh data tersebut harus diserahkan ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri.
Nantinya, data ini akan dibawa ke rapat tingkat pusat bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk pembagian tugas penanganan bencana.
Mendagri juga menekankan bahwa penanganan kerusakan ringan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah.
Khusus Aceh, pengembalian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipangkas akan dikembalikan seperti semula.
"Untuk yang ringan, daerah tangani sendiri. Jangan takut tidak ada anggaran," kata Tito.
Tito mengapresiasi peran Wakil Gubernur Aceh dalam menyoroti persoalan TKD, sehingga Wakil Ketua DPR RI langsung menghubungi Presiden terkait hal ini.
Ia menambahkan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang dibentuk Presiden melalui Keppres dan dipimpinnya, akan fokus pada penanganan kerusakan berat.
"Dari 38 provinsi, hanya tiga yang terdampak. Kita ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, dan mampu menanganinya bersama," pungkas Tito.*