Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN — Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Provinsi Sumatra Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Kehadiran Anton menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik kembali berjalan normal.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga bertindak sebagai Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.Baca Juga:
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, antara lain Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution beserta Wakil Gubernur H. Surya, serta para bupati dan wali kota se-Sumatra Utara.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan menyeluruh terhadap indikator pemulihan daerah terdampak.
Indikator tersebut meliputi kelancaran pemerintahan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, ketersediaan infrastruktur jalan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Di Sumatra Utara hampir seluruh wilayah sudah kembali mendekati kondisi normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami gangguan pasokan listrik dan air bersih," ujar Tito.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam menangani masa transisi pascabencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution memaparkan bahwa banjir berdampak pada 479.325 kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta jiwa.
Jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 37 orang, sementara 41 orang masih dinyatakan hilang.
Selain itu, sejumlah wilayah masih terisolasi, di antaranya dua kecamatan dan empat desa di Kabupaten Tapanuli Utara, serta empat kecamatan dan lima desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Usai rapat, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkontribusi aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Utara.
"Pemkab Simalungun siap mendukung penuh langkah-langkah percepatan pemulihan. Kami berharap seluruh daerah terdampak dapat segera bangkit dan masyarakat kembali beraktivitas secara normal," kata Anton.*
(ad)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN