Kunjungi Imam Besar Al-Abror, Kapolres Padangsidimpuan Bangun Sinergi dengan Ulama
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan, Wira Prayatna, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Imam Besar Masjid Raya AlAbror, As
NASIONAL
MEDAN – Inspektorat Daerah Kota Medan menanggapi sorotan publik terkait dugaan monopoli pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dua pengusaha bernama Iwan, yakni Iwan Nasution dan Iwan Batubara, di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Inspektur Daerah Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, menegaskan bahwa langkah awal pihaknya adalah menelusuri kedekatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan perusahaan milik kedua pengusaha tersebut.
"Hal paling krusial yang akan kami cek terlebih dahulu adalah relasi antara KPA dengan perusahaan mereka. Arahnya lebih ke kedekatan KPA-nya dengan perusahaan yang bersangkutan," ujar Erfin, Senin (19/1/2026).Baca Juga:
Erfin juga mengungkapkan adanya informasi terkait dugaan fasilitas "ruangan khusus dua Iwan" di Kantor Wali Kota Medan.
Ia menekankan bahwa fasilitas khusus di lingkungan Pemkot tidak diperbolehkan dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan.
"Kalau sampai ada berkantor khusus di lingkungan pemko, itu jelas tidak boleh. Noticenya sudah ada. Semua pelaku usaha harus punya peluang yang sama," katanya.
Meskipun dugaan monopoli ini menjadi perhatian publik, Erfin menyatakan pengusutan kasus pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan tidak mudah karena seluruh proses perencanaan pengadaan sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang bersifat terbuka.
"Kalau disebut monopoli, tidak bisa juga langsung dibahasakan seperti itu. SIRUP sekarang terbuka, semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama," jelasnya.
Meski begitu, Inspektorat tetap fokus pada relasi kedekatan Pengguna Anggaran (PA) dan KPA dengan penyedia jasa.
"Kerja sama dengan pihak ketiga itu sah-sah saja. Tapi yang perlu kami telusuri adalah relasi kedekatan PA dan KPA dengan penyedia jasa. Itu yang akan kami dalami," pungkas Erfin.
Desakan agar Inspektorat menindaklanjuti dugaan monopoli ini sebelumnya disuarakan oleh pemerhati kebijakan publik, Andi Nasution dan Kristian Simarmata.
Keduanya menekankan bahwa pola kemenangan proyek secara berulang patut dicurigai dan dapat menjadi indikasi persekongkolan tender serta konflik kepentingan.
"Jika benar satu perusahaan atau kelompok yang sama terus memenangkan proyek di banyak OPD dalam jangka panjang, maka kondisi itu wajib diuji secara serius dari aspek persaingan usaha," ujar Kristian.
Senada, Andi menyoroti hubungan tidak sehat antara penyedia jasa dan pejabat pengadaan sebagai faktor utama pola kemenangan tender berulang.
"Biasanya ada hubungan erat antara pemilik perusahaan dengan politisi lokal atau birokrat. Ini harus diwaspadai," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, Ridho Pamungkas, menyatakan kemenangan pengadaan berulang oleh satu atau dua pelaku usaha tidak otomatis dikategorikan monopoli.
Namun, ia mengakui bahwa pola tersebut menjadi sinyal awal yang layak ditelaah, terutama apabila ada indikasi persekongkolan tender atau praktik persaingan usaha tidak sehat.
"Fokus KPPU adalah pada perilaku dalam proses pengadaan. Dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat baru dapat dibuktikan apabila ditemukan indikasi konkret," ujar Ridho.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan pemerintah daerah, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha dan birokrat di Medan.*
(tm/ad)
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan, Wira Prayatna, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Imam Besar Masjid Raya AlAbror, As
NASIONAL
PADANG Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Den
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa penundaan pengiriman pasukan Indonesia untuk misi perdamaian di Gaza,
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara memusnahkan lima ton mangga impor asal Vietnam yang gagal memenuhi
NASIONAL
JAKARTA Besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun dalam APBN 2026 memicu kewaspadaan Badan Gizi Nasion
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada Rabu (18/3/2026). Data terbaru pukul 10.00 WIB menunjukkan
EKONOMI
TEL AVIV Serangan rudal dari Iran menewaskan dua orang di wilayah pinggiran Tel Aviv, Israel, Rabu (18/3/2026). Pihak berwenang melapork
INTERNASIONAL
JAKARTA Menjelang Lebaran 2026, harga pangan mengalami lonjakan signifikan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro haji khusus akan bersikap ko
NASIONAL