Bupati Simalungun Tegaskan Kabupaten sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik di Rakernas APKASI 2026

BATAM – Bupati Simalungun, Dr H Anton Ahmad Saragih, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan publik saat mengikuti hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026, Selasa (20/1/2026), di Kota Batam.

Rakernas yang menghadirkan tiga menteri Kabinet Indonesia Maju serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah, membahas isu-isu strategis terkait penguatan peran kabupaten dalam pembangunan nasional.

Agenda hari kedua dimulai dengan Forum Dialog IV bertema "Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN Kabupaten", yang menekankan harmonisasi kebijakan kepegawaian, penataan formasi, dan digitalisasi layanan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

• F-PDIP DPRD Sumut: Hak Pegawai Perusahaan yang Dicabut Izin Harus Tetap Terjamin

Selanjutnya, Forum Dialog V membahas optimalisasi dana desa, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan, dipimpin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Forum Dialog VI yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas arah kebijakan program Sekolah Rakyat dan bantuan sosial di daerah.

Tak kalah penting, Forum Dialog VII membahas isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acara kemudian ditutup dengan arahan resmi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan peluncuran buku "25 Praktek Terbaik Pemerintah Kabupaten".

Bupati Anton menekankan bahwa Rakernas APKASI menjadi forum strategis untuk menyuarakan kepentingan kabupaten langsung ke pemerintah pusat.

Ia menyebut program Sekolah Rakyat sebagai prioritas agar anak-anak kurang mampu di Simalungun dapat mengakses pendidikan.

Menurut Bupati, lahan untuk Sekolah Rakyat telah disiapkan oleh Pemkab, sementara penguatan ASN, pengelolaan dana desa, dan keberlanjutan otonomi daerah tetap menjadi fokus utama.

"Rakernas ini memberi kami kesempatan menyampaikan aspirasi dan rekomendasi strategis untuk pembangunan di Simalungun. Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik, dan kami akan terus mendorong inovasi agar masyarakat merasakan manfaatnya langsung," ujar Anton.

Rakernas XVII APKASI 2026 resmi berakhir pada malam hari dengan sejumlah rekomendasi strategis bagi penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional.*

(dh)

F-PDIP DPRD Sumut: Hak Pegawai Perusahaan yang Dicabut Izin Harus Tetap Terjamin

Nasib Korban TPPO Usia 17 Tahun Terlantar, Massa AMPK TPPO Kecewa Besar – Pemko Medan Diam!?

Bursah Zarnubi Sebut Tidak Ada Bupati yang Tidak Korupsi, KPK: Masih Jadi Persoalan Serius

3.000 Kepala SPPG Sumut Siap Dilantik Jadi PPPK Awal Februari 2026

Bupati Simalungun Hadiri Rakernas APKASI 2026, Bahas Hilirisasi dan Infrastruktur Daerah

Bupati Labusel Hadiri Rakernas APKASI XVII, Dorong Sinergi Pembangunan Daerah Berkelanjutan