BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik 5.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Aceh, Kamis (29/1/2026).
Pelantikan tahap pertama ini berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, Banda Aceh, dan menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik.
Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pelantikan PPPK paruh waktu ini merupakan terobosan langsung yang dilakukan Gubernur Muzakir dengan menghubungi Menteri PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan persetujuan penetapan PPPK Aceh.Baca Juga:
"Walau Gubernur dalam kesibukan menangani bencana Aceh, beliau memastikan kepastian penetapan PPPK paruh waktu. Alhamdulillah, hari ini semua telah disetujui dan dilantik," ujar Muhammad.
PPPK paruh waktu ini diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintahan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh.
Pelantikan ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur Aceh untuk memastikan birokrasi daerah berjalan efektif meski dalam kondisi darurat bencana.
Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai, meningkatkan kualitas layanan, serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia lokal.
Pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Sekda, Kepala BKA, dan perwakilan instansi terkait ini menandai awal pengabdian PPPK paruh waktu di berbagai sektor pemerintahan di Aceh.*
(ad)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
